Sumpah Pemuda: Jatuh Bangun Pencarian SImbol Kebangsaan

Gambar

Judul : Sumpah Pemuda: Makna dan Proses Penciptaan Simbol Kebangsaan Indonesia
Penulis : Keith Foulcher
Penerbit : Komunitas Bambu
Cetakan : kedua, 2008
Halaman : xxxviii+114

Sumpah Pemuda merupakan sebuah simbol penting bagi bangsa Indonesia. Ia menjadi satu momen dalam sejarah di mana nilai-nilai persatuan sebagai satu bangsa diperbincangkan dan dirumuskan. Di sana ada perdebatan panjang serta penuh konflik berkaitan dengan bentuk persatuan yang ideal, yang saling tumpang tindih dengan kepentingan kekuasaan di masing-masing rezim. Mempelajari serta memahami baik sisi terang dan gelap sejarah Sumpah Pemuda ini mutlak dibutuhkan untuk membangun sikap kritis. Untuk itu, segala gelagat dari pihak mana pun yang mencoba menutup ruang bagi kajian kritis kepada sejarah dan memaksakan satu versi mestilah dikritik dan dilawan.

Dengan semangat itulah Keith Foulcher menuliskan esai historiografinya “Sumpah Pemuda: the Making and Meaning of a Symbol of Indonesian nationhood”. Hasil penelitiannya selama kurang lebih dua tahun itu kemudian diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “Sumpah Pemuda: Makna dan Proses Penciptaan Simbol Kebangsaan Indonesia”. Ia mengajak kita bersikap lebih kritis terhadap makna Sumpah Pemuda yang, menurutnya, selalu ditunggangi oleh kekuasaan sesuai dengan ideologi yang diusung. Ahli bahasa dan Sastra Indonesia ini berhasil menyajikan data-data penting dan detail berkaitan dengan proses rekonstruksi serta reproduksi makna Sumpah Pemuda di masing-masing rezim sepanjang sejarah berdirinya negara Indonesia.

Esai yang aslinya diterbitkan dalam jurnal Asian Studies Review, volume 24, nomor 3, September 2000 ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pertama kali penggagasan penciptaan simbol persatuan oleh para pemuda, tarik-menarik pengaruh masing-masing pelaku terkait konsep ideal sebuah persatuan, peran negara dalam memanfaatkan momen itu kemudian menyematkan makna baru sesuai kepentingannya. Eksplorasi yang padat data tujuannya bukan untuk menggugat peristiwa Sumpah Pemuda itu sendiri, namun agar kita sebagai bangsa lebih bisa memahami Indonesia dengan lebih dalam.

Politik Bahasa

Geliat pergerakan pemuda yang masih mengambil bentuk kedaerahan merupakan cikal-bakal dari Sumpah Pemuda. Anggota organisasi keaderahan ini umumnya adalah laki-laki dan perempuan yang berasal dari keluarga dengan status sosial tinggi (hal. 8). Fenomena yang muncul sebelum 1930-an ini merupakan konsekwensi dari politik etis kolonial Belanda di wilayah pendidikan. Organisasi-organisasi ini dikenal luas dengan Jong. Seperti Jong Java (1915), Jong Sumatranen Bond (1917), Jong Celebes (1918), Jong Minahasa (1918), Sekar Roekoen (1919), dan Jong Bataks Bond (1925). Perlahan-lahan, organisasi ini mulai memikirkan kemungkinan ‘federasi’ atau ‘gabungan’ sebagai satu bangsa.

Kaum terpelajar ini kemudian membentuk wadah pergerakan bernama Indonesia Muda, tahun 1930. Tokoh kunci penghubung kaum nasionalis ini adalah Moh. Yamin. Moh. Yamin dikenal luas sebagai nasionalis yang ideologis. Ia adalah ketua pergerakan pemuda Sumatra, Jong Sumatranen Bond. Pada usia 17 ia sudah mempromosikan pentingnya penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan orang Sumatra. Pada kongres Pemuda II, ia menjadi sekretaris. Dia pula yang menyusun komposisi dari resolusi Kongres Pemuda II.

Bunyi deklarasi tersebut sebagai berikut:

Kami poetera dan poeteri Indonesia mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.
Kami poetera dan poeteri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.
Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa perastoean, bahasa Indonesia.

Resolusi ketiga di atas merupakan variasi pemikiran yang menimbulkan kebingungan di antara peserta kongres. Bagaimana tidak, sebagian besar peserta yang terpelajar, telah terbiasa menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, dan hampir tak pernah menggunakan bahasa Melayu. Perlu diingat, bahwa dalam kongres Pemuda I tahun 1926, bahasa yang digunakan adalah bahasa Belanda. Hanya beberapa delegasi yang menghindar agar pelaksanaannya dilakukan dalam bahasa Melayu (hal. 17). Dengan pernyataannya untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai ‘bahasa persatoean’, kongres mengambil langkah untuk membuat perbedaan antara dunia nasionalisme yang pribadi dan umum di antara pemuda Indonesia yang terpelajar (ha. 14).

Meski telah ditetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam kogres, masih ada beberapa panelis dan beberapa peserta yang berbicara dalam bahasa Belanda. Moh. Yamin sendiri sebagai sekretaris kongres, merasa perlu untuk mengalih-bahasakan bahasa Belanda ke dalam bahasa Melayu pidato para panelis. Perlahan kaum pemuda nasionalis ini mulai mempraktekkan bahasa Melayu sebagai satu sikap simbolis memisahkan diri secara bahasa dari bahasa Belanda.

Terbitan-terbitan kaum nasionalis yang sebelumnya menggunakan bahasa Belanda juga bahasa Daerah, sejak adanya resolusi tentang ‘persatuan bahasa’ mulai menggunakan bahasa Melayu dalam rubrik dan kolom-kolom terbitan mereka. Bagi mereka, idealisme ‘mendjoendjoeng bahasa persatoean’ terkesan tidak konsisten dengan adanya bahasa kolonial dan bahasa daerah tertentu di hadapan publik nasionalisme Indonesia (hal. 20). Para pemuda ini kemudian mulai meninggalkan bahasa asal (bahasa daerah) dan bahasa Intelektual (bahasa Belanda) demi bahasa persatuan: bahasa Indonesia.

Meski pun begitu, masih banyak kalangan nasionalis menganggap resolusi ketiga ini adalah sebuah ranah sensitif untuk dipraktikkan. Resolusi satu dan dua yakni ‘bertumpah darah satu’ dan ‘berbangsa satu’ tidak lagi bermasalah. Setidaknya seruan untuk menyerukan ‘Indonesia’ sudah menjadi kesepakatan.

Dibentuknya Indonesia Muda Oktober 1929 merupakan satu contoh yang menunjukkan bahwa persoalan ‘bahasa persatuan: Indonesia’ masih belum disepakati secara mantap. Organisasi yang terdiri dari perwakilan Jong Java, Pemuda Sumatra dan Pemuda Indonesia itu, dalam pembukaan dokumen mereka, tidak memasukkan resolusi ketiga dari Kongres Pemuda II. Meski tetap merujuk ke Kongres Pemuda II, resolusi ketiga diganti dengan isi resolusi lain. “…hendak mempersatoekan poetra dan poetri Indonesia jang berbangsa satoe, bertoempah darah satoe, dan semangat jang satoe.”

Era 1920-an memang sebuah era pemuda nasionalis yang berasal dari kelas sosial tinggi. Akan tetapi, di era 1940-an, ‘pemuda Indonesia’ merujuk pada pemuda dalam barisan revolusioner yang membentuk aliran keras dari perjuangan kaum republik memperoleh kemerdekaan. Tentu hal ini berpengaruh besar terhadap pola kesadaran kemerdekaan. Ini terbukti dengan ditambahkannya satu resolusi pada Kongres Pemuda pada 1949, di Jogjakarta. Kongres ini bersamaan dengan satu perundingan penting yang bakal mengubah status otonomi menuju sebuah ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia’ yang mandiri. Berjalannya Kongres Pemuda ini diliputi ketegangan, karena peserta Kongres ini adalah dari dua kubu yang bertentangan: satu pendukung republik satu lagi pendukung federasi yang disponsori Belanda. Akan tetapi, Kongres ini berhasil dengan gemilang. Salah satu dari isi resolusinya mengandung sebuah ‘Sembojan Perdjuangan’:

Satu bangsa – bangsa Indonesia
Satu bahasa – bahasa Indonesia
Satu tanah air – tanah air Indonesia
Satu negara – negara Indonesia

(hal. 31)

Deklarasi ini jelas memberikan satu gambaran bahwa kesadaran untuk membentuk satu negara yang independen telah muncul di kalangan kaum pemuda. Selain itu, resolusi ketiga terkait ‘bahasa persatuan’ dalam resolusi Moh. Yamin telah diberi jalan. Akan tetapi, pernah ada satu formula ‘antarwaktu’ dalam rentang tahun 1928 dengan tahun 1949. Pemimpin pemuda Soemarsono pernah menganalisa sejarah dari perspektif pemuda. Ia merujuk pada pemberontakan Indonesia Muda 1930, dan bukannya pada Kongres Pemuda II 1928. Resolusi pada Indonesia Muda itu dikenal dengan ‘tiga sembojannya’:

Berbangsa satu=bangsa Indonesia
Berbahasa satu=bahasa Indonesia
Bertanah air satu ialah tanah air Indonesia

(hal. 32).

Sampai tahun 1950, telah ada tiga bentuk sumpah dari tahun 1928. Pertama adalah resolusi Kongres Pemuda II, kedua adalah ‘Tiga Sembojan’ Indonesia Muda, dan ketiga adalah ‘Sembojan Perdjuangan’ Kongres Pemuda tahun 1949.

Politisasi Sumpah Pemuda

Politisasi Sumpah Pemuda terjadi pada era Kolonial, Orde Lama, Orde Baru dan masa Reformasi. Di empat masa ini, Sumpah Pemuda dijadikan senjata ideologi untuk memerangi ‘musuh’ yang beragam.

Di era colonial, Sumpah Pemuda dengan tiga resolusi Moh. Yamin di Kongres Pemuda II dimaksudkan untuk merancang satu kesadaran bersama sebagai satu akar sosial. Di era Soekarno, Sumpah Pemuda dijadikan senjata ideologis sejak 1956. Di tahun ini, Indonesia dirongrong oleh banyak pemberontakan di daerah. Untuk memberi peringatan kepada para separatis ini, Soekarno menggunakan Sumpah Pemuda sebagai senjata simbolik melawan mereka. Gerakan-gerakan ini, oleh Soekarno, disebut sebagai “penjimpangan dari Soempah 1928”.

Peringatan Sumpah Pemuda dalam skala besar untuk pertama kali diselenggarakan pada era Soekarno, tahun 1957. Dengan bersandar pada tema sebelumnya, Soekarno melancarkan serangan kepada para simpatisan daerah:

“siapa jang menghidup2kan kedaerahan dan federalism, maka ia tidak setia kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seribu kali ia mengatakan bahwa ia setia kepada proklamasi kemerdekaan, tetapi apabila sebaliknja menghidup2kan kedaerahan dan kesukuan, maka berartilah bahwa ia tidak setia kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Demikianlah amanat Presiden Soekarno pada malam peringatan hari Sumpah Pemuda jang diadakan semalam di Istana Negara dengan mendapat perhatian jang luar biasa bersarnja. (Merdeka, 1957)”

Pada era Soekarno ini, ada banyak sekali pelibatan semangat Sumpah Pemuda dalam menyelesaikan persoalan kebangsaan. Tahun 1961, Sumpah Pemuda dilibatkan dalam perjuangan merebut Irian Barat. Tahun 1963, Sumpah Pemuda adalah pengingat bahwa perjuangan melawan imperialism harus diarahkan untuk menghancurkan Malaysia (hal. 59). Sumpah Pemuda juga digunakan untuk menangkal simbol-simbol budaya Barat yang popular tahun 1959 yang dianggap bakal merusak budaya Indonesia.

Pada intinya, di era Soekarno ini, Sumpah Pemuda merupakan senjata ampuh untuk menyerang habis segala pengaruh yang dianggap merecoki semangat persatuan untuk melawan imperialisme. Tiga poin resolusi dalam Sumpah Pemuda (bertanah air, berbangsa, berbahasa satu: Indonesia) kemudian diberi makna persatuan yang baru: persatuan revolusioner. Persatuan yang meniscayakan keterlibatan aktif rakyat dalam menyusun masa depan bangsa.

Lain di era Soekarno, lain pula di era orde baru dengan Soeharto sebagai Presiden. Di era Soeharto, Sumpah Pemuda diarahkan untuk menopang kerangka ideologi orde baru: disiplin, stabilitas dan keamanan (hal. 64). Pada era Soeharto, Sumpah Pemuda mendapat perhatian serius dari pemerintah. Berbagai proyek kajian terkait sejarah Sumpah Pemuda didanai dan didukung penuh. Fenomena ini pertama kali muncul awal tahun 1970-an. Tahun-tahun selanjutnya diterbitkan khusus laporan-laporan mengenai Sumpah Pemuda. Publikasi paling penting rekonstruksi Kongres Pemuda II dengan semangat orde baru adalah karya-karya dengan deskripsi-fiksi peristiwa tahun 1928. Salah-satunya adalah karya B. Soelarto, Dari Kongres Pemuda Pertama ke Sumpah Pemuda (1986), yang berisi kumpulan peristiwa sejarah antara kongres pertama (1926) dan kongres kedua (1928) (hal. 70).

Di era Reformasi, semangat Sumpah Pemuda diarahkan kepada menghargai pluralitas sosial yang terkoyak oleh penyeragaman dan pemusatan atau sentralisasi ala Soeharto. Kemajemukan, itu inti dari semangat Sumpah Pemuda era Reformasi. Selain itu, sebagaimana disampaikan dalam pidatonya tanggal 28 Oktober 1998, Habibie menyerukan agar diberikan penghargaan kepada pemuda Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas dalam minat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang efisien. Orde reformasi adalah orde yang menerima puing-puing kehancuran bangsa karena Korupsi-Kolusi-Nepotisme yang diidap orde baru. Sebab itulah, ekonomi yang efisien yang dimaksud adalah memberantas atau memulihkan dan mengakhiri KKN tersebut (hal. 76).

Politisasi Sumpah Pemuda di masing-masing orde di atas memberikan gambaran betapa semangat Sumpah Pemuda begitu fleksibel, betapa tiga poin resolusi yang notabene memiliki makna sama secara teks dapat disematkan semangat yang berbeda. Pada Kongres Pemuda II, penggunaan kata ekslusif ‘kami’ (poetera dan poeteri Indonesia) dimaksudkan sebagai garis demarkasi, garis yang menarik batas tegas dari garis kaum colonial. ‘Kami’ di era ini adalah ‘kami yang bukan orang Belanda’ (hal. 75).

Sementara di era Soekarno, ‘kami’ berubah makna menjadi ‘kami yang mengabaikan kepentingan daerah demi kepentingan bangsa’. Di era Soeharto, ‘kami’ menjelma arti ‘kami yang mengamalkan Pancasila dan mendukung Pembangunan’. Dan di era Reformasi, ‘kami’ bermakna ‘kami yang menghargai kemajemukan dengan tidak menghancurkan persatuan bangsa’.

Iklan

(Edisi Skripsi 4) Catatan Kaki: dari Politik Licik Orde Baru, Pajero Palaguna hingga Professor Kampus Minim Karya

Isu-isu nasional

Isu-isu yang diangkat Catatan Kaki tak lepas dari kondisi sosial dan politik yang melingkupinya. Catatan Kaki yang terbit pertama kali tahun 1996, setahun setelah berdirinya UKPM, tempat terbitan ini bernaung, beriringan dengan masa-masa puncak refresifitas rezim Orde Baru, serta aksi-aksi protes terhadap rezim ini mulai bergejolak dan mencapai puncaknya pada 1998.

 

Isu-isu nasional yang diangkat Catatan Kaki sebagian besar tentang Orde Baru dari berbagai sudut pandang: kasus 27 Juli 1996, pembredelan Independen dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Militerisme, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), Sidang Istimewa dan lain-lain.

 

Orde Baru, yang lahir setelah jatuhnya rezim orde-lama, adalah rezim dengan demokrasi pancasila sebagai pegangan dan liberalisme adalah langgam politik yang dianut[1]. Perubahan mendasar yang terjadi dari rezim Orde Lama ke Orde Baru adalah format politik di mana Soeharto sebagai pemimpin melakukan perombakan dalam hal penyederhanaan partai politik dan pengukuhan kendaraan politik Soeharto untuk berkuasa yaitu militer dan Golongan Karya (Golkar)[2]. Dengan kata lain, Orde Baru dalam menjalankan pemerintahannya menggunakan dua apparatus: ideology apparatus dan refresif apparatus[3].

 

Ideology Apparatus adalah alat Negara (Orde Baru) untuk menyebarkan gagasan dan ideologi yang diusung. Apparatus ini dijalankan melalui Golkar, juga melalui serangkaian kegiatan rutin yang ditujukan bagi pegawai pemerintahan sebagai penopang berjalannya rezim ini. Sedangkan refresif apparatusadalah alat Negara untuk menekan dan memaksa setiap kekuatan penentang pemerintah. Apparatus ini dijalankan oleh militer dengan kekuatan senjata dan fisik untuk menghadang dan melakukan resistensi terhadap setiap kekuatan yang dianggap mengancam.

 

Catatan Kaki yang lahir di tahun-tahun menjelang akhir kekuasaan Orde Baru mendapatkan masa di mana gejolak protes terhadap Orde Baru sedang marak-maraknya. Aksi protes ini dilakukan oleh berbagai lapisan atau elemen masyarakat. Dari kelas intelektual seperti mahasiswa dan aktifis LSM sampai elemen lapisan bawah seperti buruh dan tani.

 

Permasalahan Orde Baru yang diangkat dalam Catatan Kaki adalah dari prilaku KKN birokratnya, refresifitas militer, sampai dengan pengekangan terhadap kebebasan berbicara dan berpendapat khususnya dalam bidang pers.

 

Penentangan Catatan Kaki terhadap rezim Orde Baru lugas dinyatakan dalam beberapa judul berita di beberapa edisi. Demokrasi yang Mati adalah judul sampul edisi 04/VII/1996, yang mana dalam catatan utama edisi ini mengkritik tentang demokrasi yang diterapkan Orde Baru.

 

Perbendaharaan kata yang paling cocok untuk situasi dan kondisi perpolitikan Indonesia, bahwa di Negara kita kehidupan berdemokrasi semakin dikebiri. Kenyataan ini, dikaitkan dengan istilah Goenawan Mohammad: politik itu seperti seks. Sebuah aktifitas yang sangat kotor, dan banyak yang suka. Istilah Goenawan, sangat cocok bila seks itu dilakukan secara serampangan. Maka arti dari politik dan seks bermakna kotor, jorok (sungguh tidak menariknya pemerintahan kita).

 

Dalam paragraf-paragraf selanjutnya, dikatakan bahwa intervensi Orde Baru terhadap gerakan demokratisasi dan intimidasi terhadap aktifis pro-demokrasi, intervensi pemerintah dan ABRI dalam tubuh PDI, digunakan preman oleh Orde Baru untuk mengintimadasi para aktifis adalah bukti di mana demokrasi telah mati.

 

Dalam catatan utama yang lain, masih pada edisi 04, dikatakan bahwa demokrasi Orde Baru adalah demokrasi menghalalkan segala cara.

 

……

 

Demokrasi di Indonesia yang disucikan lewat istilah demokrasi Pancasila, kini oleh berbagai kalangan, baik aktifis, LSM, mahasiswa serta tokoh-tokoh pergerakan demokrasi lainnya bahkan sampai ke kalangan akademisi dan pengamat politik, telah mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia telah mati. “Yang ada sekarang adalah demokrasi yang terkesan menghalalkan segala cara, persis yang diteorikan Machievelli dengan politiknya yang menghalalkan segala cara” kata Yusuf Toruntu wakil ketua DPD I PDI Sul-sel.

 

Dalam catatan utama ini, dibeberkan beberapa data bagaimana usaha menghalalkan segala cara Orde Baru itu dengan melakukan rekayasa politik demi terwujudnya stabilitas kekuasaan. Dikatakan bahwa rekayasa politik tak hanya terjadi dalam Pemilu, namun juga dalam pemaksaan melalui Golkar dan militer kepada masyarakat untuk tunduk pada kekuasaan.

 

Kasus PDI di Medan 20 Juni 1996 juga dikatakan tak lepas dari rekayasa politik Orde Baru. Awalnya, pemerintah Orde Baru menampilkan Megawati Soekarno Putri, tujuannya sederhana saja: dengan kemunculan putri Soekarno tersebut, Soeharto mengharapkan bakal muncul kelak kepemimpinan nasional dari putri-putri presiden, karena masyarakat sudah  melihat satu bukti kepemimpinan oleh wanita.

 

Lantas kenyataan jadi terbalik. Ketika Megawati tampil memuka public dan tetap konsisten sebagai pemimpin dari arus bawah, yang harus tetap memperhatikan kepentingan rakyat demi terwujudnya kedaulatan rakyat. Tentu saja, pemerintah merasa perlu untuk “mendepak” Mbak Mega. Dan terbukti, pada kepemimpinan beliau, diwarnai keributan yang direkayasa sampai akhirnya menimbulkan tindak kekerasan oleh pihak keamanan. Hal tersebut dibuktikan, ketika pad konres PDI di Medan 20 Juni 1996 lalu, menampilkan sosok Soerjadi sebagai ketua umum PDI versi pemerintah. Tetapi, sudahlah, yang jelas Sorjadi tampil dengan banyak kolusi dan pemalsuan stempel PDI.

 

Kasus PDI mendapat perhatian utama dalam Catatan Kaki edisi Khusus/XIII/1996. Catatan Utama menampilkan dua berita dengan tema sama: kerusuhan 27 Juli 1996. Dua berita itu masing-masing:  Soal Kasus 27 Juli: Membuka “Kartu As” Komnas HAM; dan “…Di RSPAD, Mayat Korban 27 Juli, 202 Orang…”.

 

Dalam “Soal Kasus 27 Juli: Membuka “Kartu As” Komnas HAM, Catatan Kaki menulis tentang data-data korban kerusuhan yang dikeluarkan Komnas HAM yang membuat pihak pemerintah dan militer terkejut. Angka-angka korban yang dikeluarkan Komnas HAM bertentangan dengan yang dikeluarkan Mabes ABRI.

 

12 Oktober 1996, Komnas HAM mengeluarkan pernyataan. Hasilnya, 5 oran meninggal, 149 luka-luka, 23 orang dinyatakan hilang, dan 136 orang ditahan. Sebelumnya yang hilang 74 orang. Sebuah temuan yang kontra dengan Mabes ABRI.

 

Komnas HAM diminta oleh pemerintah untuk membuktikan temuannya. Baharuddin Lopa, Sekjen Komnas HAM, setelah mengumumkan hasil temuan angka korban, mendapat reaksi keras dari pihak pemerintah dan militer. Pemerintah melarang pers untuk memuat keseluruhan laporan Komnas HAM.

 

Tidak hanya data-data tentang korban yang dimiliki Komnas HAM. Sebuah rekaman video, yang disebut Catatan Kaki sebagai “Kartu As” Komnas HAM, sekitar 48 menit.

 

Untuk itu Komnas HAM agaknya sudah mulai membuka kartu As. Yaitu sebuah rekaman video sekitar 48 menit yang entah dari mana didapatkan Komnas. Menurut Clementio, dari rekaman video itu jelas terlihat bahwa aparat kepolisian memasuki kantor PDI dengan cara membongkar pagar. “Padahal Polisi seharusnya menjadi mediator yang baik antara pendukung Megawati dan Soeryadi,” kata Clementio lagi. Kalau Polisi cepat bertindak ketika itu, demikian Clementio menganalisa setelah menyaksikan video, barangkali bentrokan tak perlu terjadi.  

 

Catatan Utama terakhir di edisi ke 4, menyoroti tentang kuasa ABRI selama Orde Baru. Dalam tulisan berjudul “Inilah Orde Baru: Tentara Berkuasa Selama Hampir 30 Tahun”, Catatan Kaki membahas tentang kekuasaan militer selama masa Orde Baru. Militer, sebagai satu instrumen penting dalam pemerintahan Soeharto, ternyata telah menanamkan hegemoninya sampai ke wilayah politik.

 

Di Indonesia, sebenarnya hanya ada dua kekuatan politik. Satu berada di Lembaga Kepresidenan, dalam hal ini Soeharto sebagai pusat kekuatan politiknya. Dan, Mabes ABRI, garis politiknya ditentukan oleh Pangab.sedangkan Parpol dan Golkar, lebih berfungsi sebagai instrument dan pusat-pusat kegiatan politik tersebut.

 

Berfokus pada masalah ABRI, sesuai dengan peran historisnya, maka ABRI telah tumbuh menjadi kekuatan politik dan Mabes ABRI dapat dikatakan sebagai pusat kekuatan politiknya. Pangab sebagai penentu garis politik ABRI. Sedangkan Kassospol ABRI berfungsi mengimplementasikan garis politik itu dan memberi komando pada fraksi ABRI di MPR/DPR.

 

…..

 

ABRI mengontrol Negara di bawah Orde Baru. Perwira-perwira Militer memegang—tanpa kekecualian—jabatan-jabatan penting dalam kabinet, seperti Menteri Dalam Negeri, dan Pertahanan Keamanan. Dalam Departemen-departemen lain, jika menterinya bukan tentara, pejabat-pejabat puncaknya adalah tentara. Parlemen dikurangi perannya menjadi lembaga penasehat dan 20% kursinya dicadangkan untuk militer.

…..

Pada tahun 1980, hamper 50% pos menteri cabinet dipegang oleh perwira-perwira militer, 75% pos Sekretaris Jenderal, 80% Direktur Jenderal, 84% Sekretaris Menteri, sekitar 75% Gubernur Propinsi ditunjuk oleh tentara, terutama dalam propinsi yang palingseperti di Jakarta, Jawa Barat,  Jawa Tengah dan Jawa Timur dan kebanyakan Bupati adalah tentara.

 

Dalam penjelasan selanjutnya, Catatan Kaki menuliskan bagaimana cara ABRI menanamkan pengaruh kekuasaannya dengan cara mendirikan basis teritori ke pelosok-pelosok negeri dalam unit-unit di seluruh negeri, paralel dengan pemerintahan (Kodim, Korem dan lain-lain). Yang tak tertulis dalam artikel tersebut adalah perihal kepentingan apa militer membangun jaringan kekuasaan secara luas. Artikel ini hanya sekilas membahas tentang sejarah berkuasanya militer, proses militer menebar jarring-jaring pengaruhnya, dan bagaimana militer membungkam protes sipil terhadap kinerja pemerintahan.

 

Militer membangun jaringan-jaringan kekuasaan tak lepas dari motif ekonomi. Orde Baru yang bersemangatkan ekonomi liberal, meniscayakan pintu yang terbuka lebar bagi investor-investor asing untuk menanamkan modal dan industrinya di Indonesia. Militer ikut ambil bagian dalam memberi jasa kemanan dan perlindungan bagi modal-modal dan pabrik-pabrik industri asing. Selain itu pula, militer turut mengambil keuntungan terhadap konflik-konflik etnis yang terjadi di Indonesia. Bisnis senjata illegal kerap dijalankan militer untuk mendapatkan keuntungan ekonomi[4].

 

Catatan Kaki berpendapat bahwa Negara yang dikuasai militer susah untuk menerapkan demokrasi secara murni. Selama militer masih turut terlibat dalam politik praktis, maka selama itu demokrasi akan mati.

 

Isu-isu lokal

Selain isu nasional, Catatan Kaki juga menyajikan isu-isu lokal. Isu-isu lokal yang diangkat Catatan Kaki kurun waktu 1995-1999 berkisar pada dua hal: pemerintahan daerah dan dunia kampus.

 

Sebagian besar isu lokal diangkat Catatan Kaki pada edisi tahun 1998-1999. Kurun waktu tersebut adalah masa menjelang jatuhnya Soeharto dan masa transisi menuju era reformasi. Tahun sebelumnya, Catatan Kaki lebih banyak focus pada isu nasional, terutama masalah pemerintahan Soeharto. Menjelang jatuhnya Soeharto, mulai banyak kalangan yang ikut meneriakkan tuntutan reformasi total, termasuk para pejabat yang dianggap oleh mahasiswa ikut mempraktekkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tiga tuntutan yang paling sering diucapkan mahasiswa.

 

Salah-satu berita Catatan Kaki mengangkat isu lokal adalah kasus KKN Gubernur Sulawesi Selatan, HZB Palaguna. Indikasi KKN Palaguna, seperti dikatakan dalam Catatan Kaki Edisi Khusus, dalam rubrik Catatan Utama, halaman 5, adalah dengan mewajibkan Bupatinya untuk berkendaraan Pajero seharga Rp. 180 juta:

 

…..

 

Setelah Soeharto mengundurkan diri, kini tuntutan reformasi mengalir ke daerah-daerah. Di Sul-Sel, sasaran tembaknya adalah Gubernur HZB Palaguna. Gelombang demonstrasi hingga pendudukan kantor DPRD Sul-Sel oleh mahasiswa terus bergulir menuntut Palaguna segera mundur dari jabatannya. “Palaguna selama ini tak bisa dipisahkan dari praktek KKN,” ujar Hasbi L, kordinator KAMUH.

 

Skandal Palaguna memelihara kebiasaan KKN mulai terungkap saat gubernur mewajibkan Bupatinya berkendaraan Pajero senilai Rp. 180 juta. Kordinator Lembaga Kajian Pembangunan (LKP) Akbar Endra mengungkapkan, untuk menggolkan proyek Pajeronya, Palaguna “disogok” oleh dealer Pajero Bosowa Group dengan satu Pajero juga. Tak hanya kolusi yang terjadi dalam kasus Pajero ini, tambah Akbar, tapi juga korupsi. Ternyata, untuk membeli Pajero itu, dana diambil dari APBD, anggaran untuk pembangunan daerah. “Pemotongan anggaran ini kan dikategorikan sebagai korupsi, menyalahgunakan uang untuk pembangunan daerah!” tandas Akbar. Sangat disayangkan memang, sebab, anggaran yang dikeluarkan untuk pembelian untuk Pajero itu sangat besar. Bayangkan saja kalau 32 Bupati harus membeli Pajero, dengan harga satu Pajero Rp. 160 juta. Berarti, 3,7 miliar rupiah dana APBD yang dikorupsi. Itu baru kasus Pajero saja.

 

Beberapa bukti lain dari kasus KKN ini adalah kasus Pembangunan menara Tanjung Bunga. Catatan Kaki menulis bahwa dalam proyek Tanjung Bunga, Palaguna berkolusi dengan pihak Gowa Makassar Tourism Development Coorporation (GMTDC) dan Lippo Group pimpinan James T. Ryadi. Palaguna memasukkan sahamnya untuk kolusi ini sebesar 20%.

Palaguna juga tak ketinggalan melindungi Puskud, Koperasi pimpinan Nurdin Halid. Pasalnya, Palaguna melindungi Puskud setelah Nurdin Halid tidak meneruskan dana Simpanan Wajib Khusus Petani (SWKP) ke petani. Sejak 1992-1997, dana itu tidak pernah tiba di tangan petani.

 

Bahkan, menurut Catatan Kaki, saat pencalonan kembali Palaguna sebagai gubernur kedua kali, dikabarkan menghabiskan dana 13 miliar untuk menyuap pejabat-pejabat penting di Jakarta, dan kolusi dengan anak-anak mantan presiden Soeharto.

 

Praktek KKN Gubernur Palaguna juga menular ke tingkat kabupaten.

 

…..

 

Praktek-praktek KKN oleh pemerintah daerah tingkat provinsi berdampak pada praktek KKN di tingkat kabupaten (bupati). Pengangkatan bupati Luwu adalah salah satu praktek kolusi dengan Gubernur yang merupakan besan dari Palaguna. Begitu pun dengan bupati lainnya yang berasal dari ABRI telah menjadi dominasi dalam struktur pemerintahan di Sul-Sel. Sungguh praktek Orde Baru yang berpancar pada nepotisme untuk meraih kekuasaan dan kedudukan tanpa melihat masyarakat sipil yang berhak berada pada posisi pemerintah terpenting.

 

Dalam Catatan Kaki edisi 07/Tahun III, April 1998, rubric Catatan Utama menurunkan berita berjudul “Pejabat Rakus, dari Kakus Hingga Mercy Brubus”. Dalam berita ini, Catatan Kaki menyoroti harta-benda milik Pejabat di Sul-Sel dan kebiasaan beberapa pejabat yang senang berkunjung ke tempat-tempat hiburan malam.

 

…….

 

Kalau selusin mobil mewah Sekwilda Tingkat I Sul-Sel, Drs Hakamuddin Djamal parkir membujur sepanjang jalan, sedikitnya akan memonopoli 48 meter ruas jalan. Kalau selusin mobil mewah itu terparkir melintang maka mengambil ruas sedikitnya 18 meter. Itu baru mobil mewah seorang yang bernama Hakamuddin Djamal saja. Bagaimana jika pejabat lain ikutan, misalnya Sembilan mobil mewah Bupati Maros, Drs Nasrun Amrullah ikut terparkir membujur, sedikitnya menempati 36 meter. Begitu pula dengan Walikota Ujung-Pandang yang konon ikut-ikutan seperti bosnya, Hakamuddin Djamal. Ini baru harta, bagaimana dengan pejabat yang konon banyak parkir di tempat-tempat hiburan malam ditemani daun muda. Di Madonna sana, ada yang namanya Santi, Susanna mengakui bahwa dirinya sering dikencani oleh beberapa pejabat.

 

Dalam berita “Pejabat Rakus, dari Kakus hingga Mercy Brubus”, Catatan Kaki membeberkan data serta daftar kekayaaan beberapa pejebat di Sul-Sel. Lalu, di berita selanjutnya, masih di rubrik Catatan Utama halaman 8, dengan judul “Siapa di Balik Pameran Kekayaan Pejabat di Sul-Sel?” Catatan Kaki menelusuri asal-usul kekayaan para pejabat di Sul-Sel.

 

………

 

Pola hidup yang serba “wah” para pejabat di Sul-Sel ini mengundang berbagai macam spekulasi, dari mana kemewahan itu didapatkan, jangan-jangan diperoleh dari jalur-jalur tidak resmi. “Kalau gajinya saja, tidak mungkin,” ujar pakar hukum Andi Rianto Asapa SH.

 

Menanggapi kegandrungan para pejabat di Sul-Sel mengoleksi mobil hingga rumah mewah, budayawan Sul-Sel, Prof. Dr. Mattulada berpendapat bahwa pasti itu didapatkan dari saluran tak resmi.”Mereka itu jelas-jelas telah menimbun harta hasil KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme),” katanya.

 

……..

 

Menurut salah-seorang pengusaha di Sul-Sel yang tak mau disebut namanya, para bupati sudah lazim meminta 10% setiap proyek di daerahnya. Akibatnya, biaya proyek mesti dihitung ulang dengan terpaksa merusak kualitas proyek agar tetap mendapat laba. Dapat dibayangkan kalau komisi yang diminta sampai 20%, apa jadinya kualitas sebuah proyek.

 

…….

 

Lain halnya Bupati Maros, Nasrun Amrullah, 47, disebut-sebut punya tiga rumah mewah, salah-satunya di depan perkulakan Goro UjungPandang dan beberapa motor Harley serta mobil mewah, belum lagi dengan dua anaknya yang sekolah di universitas Trisakti Jakarta masing-masing mempunyai satu kendaraan pribadi. Menurut sumber di Maros, pejabat bertubuh bonsor ini suka main potong dana proyek. Ia juga dikenal memiliki prinsip seperti ban mobil radial yang tertempel di depan ruangan kantor Bupati Maros, yakni siapa yang tidak setuju dengannya kan digilas.

…….

Setelah tumbangnya Soeharto pada 21 Mei 1998, perlahan-lahan masyarakat mulai berani menuntut hak-hak yang selama ini diambil pemerintah. Catatan Kaki, pada edisi 11 tahun III, Januari 1999, menurunkan satu berita di rubrik Aspirasi dengan judul “Soeharto “Kecil” dari Lalabatariaja”. Berita ini mengisahkan sengketa tanah Ballange, Lalabatariaja, desa Donri-Donri Soppeng, antara warga dengan kepala Desa.

 

…….

 

Tak ada yang bisa menyangka, Tanah Ballange, Lalabatariaja, desa Donri-Donri Soppeng, yang dulunya dikenal kampungyang tenang, tiba-tiba terusik dengan ulah Kades yang mencaplok tanah warganya sendiri. Semula, Kades Andi Alwi Nampe, mengira kampung yang dihuni 3312 jiwa itu, di dalamnya bisa berbuat apa saja, termasuk membodohi warga, dan tidak akan bergolak jika tanahnya dicaplok.

Akan tetapi, perkiraan Alwi ternyata meleset. Sekitar Juni 1998, warga Lalabatariaja menggugat sang Kades. Sontak, Kades yang memerintah sejak 1971 itu, menjadi pucat dan gugup ketika tanah yang dicaplok tersebut dipertanyakan

 

……

 

Berita ini sempat disomasi oleh pihak Pemda Soppeng. Akan tetapi, kasus tanah ini dimenangkan warga. Dalam penelusuran ke lapangan, awak redaksi Catatan Kaki sekaligus mendampingi atau mengadvokasi warga. Ini sejalan dengan motto kepengurusan periode 1999-2000: advokasi dan menulis.

 

Selain berita di tingkat pemerintah lokal Sul-Sel, Catatan Kaki juga mengangkat isu kampus atau dunia akademik. Ragam isu tentang dunia kampus atau akademis yang diangkat Catatan Kaki dalam pemberitaannya. Mulai dari pendidikan di Unhas, kasus KKN Unhas, kasus pemecatan mahasiswa, guru besar dan professor, hingga tentang fasilitas kampus seperti kolam renang.

 

Edisi perdana Catatan Kaki tahun 1996 mengangkat isu lokal kampus tentang pembangunan kolam renang Unhas yang menghabiskan biaya hingga 3 miliar. Berita itu berjudul “Kolam Renang Unhas Itu”.

 

Ini berita menarik, dalam waktu hamper bersamaan, di beberapa PTN di Indonesia dibangun fasilitas kolam renang dan fasilitas sejenisnya. Konon, ide pambangunannya berasal dari menkopolkam. Apa hubungannya menkopolkam dengan kolam renang? Jangan-jangan ini upaya untuk mendekatkan aktivis-aktivis mahasiswa ke air biar kuyu?

 

………

 

Universitas Hasanuddin juga kebagian kolam renang. Menurut informasi sumber yang layak dipercaya, pembangunan kolam renang di Unhas menghabiskan dana sekitar 3 miliar. Pihak Universitas enggan menyebut kalau biaya pembangunan kolam renang Unhas menelan biaya tiga miliar. Namun, dari rencana pembangunan kolam renang yang akan dilakukan dalam tiga tahap, besarnya biaya tersebut tidaklah jauh meleset. Untuk tahap pertama saja, menelan biaya lebih dari 900 juta. Kalau dibangun dalam tiga tahap, berarti biaya yang dibutuhkan memang tidak mustahil kalau sebesar 3 miliar.

 

……..

 

Kabar banyaknya dana yang terpakai masih simpang siur. PR II Unhas Prof Dr M. Natsir Nessa ketika dihubungi Catatan Kaki tidak menyebutkan secara mendetail berapa nantinya biaya untuk pembangunan kolam renang itu. yang jelas, sudah ada sekitar 900-an juta lebih. Sedangkan menurut PR III dr. Syarifuddin Wahid Phd, dananya sampai semiliar.

 

Dari mana sumber dananya? Menurut Natsir Nessa, dana untuk itu murni untuk pemerintah pusat, dalam hal ini menkopolkam, lalu kerjasama dengan menpora yangdisalurkan melalui DIP (Daftar Isian Proyek). “Idenya memang dari menkopolkam,” katanya.

 

Menurut Pejabat Universitas, dana yang digunakan untuk pembangunan kolam renang murni menggunakan dana yang diberikan oleh menkopolkam sebesar 1 miliar. Padahal, untuk pembangunan tiga tahap kolam renang dibutuhkan dana sekitar tiga miliar. Lantas diambil darimana dana yang digunakan untuk menutupi kekuarangan yang sebsar 2 miliar itu?

 

Pada Catatan Kaki edisi 3/IV/1996, Catatan Kaki menyoroti tentang minimnya produktifitas para Professor di Unhas dalam menghasilkan karya tulis. Rubrik Dari Redaksi yang diberi judul “Budaya Menulis Itu” memaparkan gugatan itu:

 

………..

 

(Akan tetapi), ketika kita membaca Koran, membolak-balik lembar demi lembar, rasanya ada yang belum lengkap. Ibarat sayur, masih perlu tambahan garam. Apa boleh buat, kita harus menarik hipotesa bahwa tulisan-tulisan guru besar (baca: professor) kita jarang sekali kita temukan. Kalau pun ada, maka pastinya orangnya selalu sama dan porsi kuantitasnya sangat kurang.

 

………….

 

Rubrik Laporan Utama edisi yang sama, Catatan Kaki menurunkan satu tulisan yang berjudul “Mana Bukunya Prof?”. Dalam tulisan ini, Catatan Kaki menyoroti tentang guru besar Unhas yang dianggap kurang mampu mengimplementasikan ilmunya ke masyarakat, baik masyarakat kampus maupun masyarakat umum. Terbukti dengan sedikitnya kuantitas karya yang dihasilkan guru besar Unhas, juga kurangnya jumlah guru besar yang mampu bicara di ruang-ruang seminar internasional.

 

………..

 

Mengenai keberadaan guru besar di Unhas, secara kuantitas sudah melebihi target untuk bisa digolongkan seperti di atas, namun dari segi kualitasnya, banyak yang meragukan itu, seperti banyak mahasiswa yang kecewa dan mengatakan bahwa tak banyak professor kita yang bisa diandalkan atau dipanuti. Hal ini, menurut yang lain, disebabkan kurangnya mereka dalam mentransfer ilmu yang dikuasai, meskipun kalau dilihat secara berjenjang mereka memiliki ilmu yang tinggi. Namun, jika dilihat kenyataan yang ada ditambah maraknya dosen-dosen mengikuti program S2 dan S3, sangat jarang kita melihat karya-karya mereka yang bisa diterima oleh masyarakat baik mahasiswa ataupun masyarakat luas. Dalam arti kata, rendahnya minat untuk membuat suatu hal yang nyata, seperti membuat tulisan-tulisan, buku, yang justru suatu saat dapat dijadikan acuan yang dikembangkan nantinya sebagai penerus yang tentunya berguna bagi khalayak ramai.

 

…………….

 

Meskipun kesimpulan-kesimpulan yang dibuat kemungkinan tidak relevan dengan kenyataan yang sebenarnya, namun satu hal yang mesti diakui bahwa hingga saat ini satu hal yang telah hilang pada sebagian guru besar dan meskipun ada mungkin Cuma satu dua orang, hal tersebut adalah kurangnya kredibilitas dan tanggung-jawab moral dari jabatan yang disandang untuk menciptakan suatu yang bisa mentransfer ilmu yang dimilikinya kepada masyarakat. Dan gelar yang disandang ternyata hanya sandangan belaka yang bisa dipakai untuk mendapatkan suatu jabatan yang bertunjangan besar dan prestige. Yang didapat tak lebih hanya sekedar sebuah “jenjang untuk memperbaiki nasib.”

 

Dalam Laporan Utama dengan judul “Guru Besar, Tidur dalam Kesibukan Birokrat…”, Catatan Kaki menurunkan tulisan hasil dari wawancara dengan beberapa guru besar Unhas. Pertanyaan yang diajukan adalah mengapa karya yang dihasilkan guru besar Unhas minim. Jawaban sebagian besar guru besar adalah padatnya aktifitas yang dimiliki.

 

Ada hal yang menarik tatkala kita berbicara tentang aktivitas, bahwa selalu saja aktifitas yang disalahkan tatkala kita dipojokkan oleh sesuatu. Hal ini juga yang banyak dikambinghitamkan oleh para guru besar saat wawancara mengenai peran serta professor untuk meningkatkan budaya penulisan buku.

 

………..

 

Setelah diadakan interview kepada beberapa guru besar, ternyata yang membuat mereka tidak punya waktu untuk menulis adalah aktifitas administrasi yang terlalu mengikat dan kaku, yang membuat mereka sering tenggelam dalam aktifitas itu sehingga hal utama yaitu bertanggung-jawab kepada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat menjadi hilang dan terlupakan.

 

Akan tetapi, dalam rubrik Wawancara dengan narasumber Prof. Dr. H. Mappa Nasrun, narasumber banyak membantah perihal kesimpulan-kesimpulan Catatan Kaki mengenai minimnya karya ilmiah yang dihasilkan Guru Besar Unhas.

Pertanyaan yang diajukan Catatan Kaki mengenai image yang berkembang bahwa minat guru besar untuk melahirkan karya tulis ilmiah sangat kurang, narasumber memberi jawaban:

 

Saya kira, itu tidak seluruhnya benar. Bukan berarti mereka kurang memerphatikan karya ilmiah dan kurang memperhatikan bidang pengembangan keilmuan dan teknologi. Tapi saya kira mereka itu cukup banyak menawarkan pemikiran-pemikiran atapun karya ilmiah baik melalui seminar-seminar nasional dan internasional. Saya akui bahw mereka kurang dalam mengikuti event namun di antara para guru besar juga sudah cukup dalam hal pertukaran informasi dan pengembangan pemikiran dan pengembangan ilmu dan teknologi pada tingkat nasional dan internasional.

 

Beberapa pertanyaan lanjutan yang diajukan Catatan Kaki juga mendapat sanggahan serupa. Seperti menurunnya minat menulis guru besar, minimnya produktifitas karya tulis guru besar di Indonesia dibanding Malaysia, dan pertanyaan lain seputar guru besar.

 

Pada edisi Catatan Kaki yang ke 8/tahun III, Mei 1998, isu kampus yang diangkat adalah tentang pendidikan di Unhas. Dalam rubric Catatan Khusus, judul berita yang diturunkan pada halaman 16 adalah “Di Unhas, Pendidikan Tidak Manusiawi”. Dalam tulisan ini, Catatan Kaki menyoroti tentang pemberlakukan ketat pembatasan masa studi oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Ir Rady A Gani, banyaknya kasus Drop Out (DO) Mahasiswa, kasus dosen penanggung-jawab mata kuliah yang mengajar di tempat lain, konsep atmosfer akademik yang ditelorkan Rektor, serta pemberlakuan baru untuk Pembantu Rektor yang diubah menjadi IV Pembantu Rektor yang semula hanya tiga.

 

Bagi Catatan Kaki, pendidikan di Unhas sudah mengarah pada “proses pembodohan”. Dalam paragraf awal tulisan, Catatan Kaki mengatakan bahwa pemaksaan penerimaan sistem pendidikan terhadap institusi pendidikan, termasuk di Unhas, menjadikan mahasiswa dari robot-robot atau budak yang dipaksa menyelesaikan pekerjaan kuliah dalam waktu terbatas.

 

………………..

 

Semestinya, tambahnya, mahasiswa diberi kebebasan mengembangkan daya intelektualitasnya di luar lembaga formal akademis yang berkutat pada kuliah saja. Pengembangan diri melalui proses langsung bermahasiswa yang dinamis barangkali bisa memberikan output intelektualitas yang lebih baik ketimbang hanya sekedar kuliah. Perlu ada kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa mengembangkan diri melalui kegiatan ekstra kampus, misalnya aktif di lembaga kemahasiswaan atau di lembaga diskusi lainnya. Namun, diakuinya lagi, kedua jalur itu punya orientasi sendiri-sendiri.

 

…………….

 

 

Untuk masalah pembatasan masa studi yang begitu ketat, Catatan Kaki menulis, Rady A. Gani memberi alasan bahwa itu adalah bagian atmosfer akademik yang sedang dikembangkannya. Bagi Catatan Kaki, hal itu memberi dampak pada mahasiswa dalam membuat skripsi menjadi asal-asalan. Metode Penelitian tidak lagi dalam kerangka ilmiah, tapi berubah menjadi metode “SKS” (Sistem Kebut Semalam).

 

Begitu pula dengan kasus Drop Out mahasiswa. Atas alasan pembatasan studi, mahasiswa yang terancam DO cukup membayar beberapa lembar rupiah saja, akan diluluskan. Alasan seorang dosen penguji yang diwawancara Catatan Kaki adalah ini semua dilakukan untuk menolong mahasiswa. Anehnya lagi, tulis Catatan Kaki, ada mahasiswa yang diwisuda dahulu baru berangkat KKN (Kuliah Kerja Nyata).

 

Keadaan itu, menurut salah-satu narasumber Catatan Kaki, tidak terlepas dari politik pendidikan tinggi yang dicetuskan Mendikbud Daoed Joesoef dengan label Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Kordinasi Kampus. Bagi narasumber itu, NKK/BKK merupakan baju lain dari pembodohan mahasiswa.

 

Isu kampus yang lain yang diangkat Catatan Kaki adalah kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam hal administrasi akademik di Unhas. Dalam rubric Catatan Khusus edisi 10/tahun III, Catatan Kaki mengangkat berita yang berjudul “KKN? Unhas Jagonya”. Dalam berita itu, Catatan Kaki menyoroti beberapa kasus yang diduga mengandung unsur KKN. Dari pengangkatan dosen hingga syarat masuk program D3 Unhas.

 

……………..

 

Praktek KKN yang digembar-gemborkan mahasiswa terhadap kekuasaan akhirnya ikut menjamur di kampus-kampus, tidak terkecuali Universitas Hasanuddin. Tindakan menentang praktek KKN di Unhas, menjadi bahan gossip bagi kalangan mahasiswa maupun kalangan akademisi lainnya. Tidak heran untuk menutup kemungkinan dari tuduhan, maka banyak para dosen, guru besar dan para petinggi-petinggi universitas membuat statemen-statemen anti KKN. Lempar batu sembunyi tangan. Biasa, untuk menyembunyikan kesalahan, orang lain yang harus disingkirkan lebih dulu. Itulah gaya seorang pejabat yang menutupi dirinya ketika tertangkap basah melakukan praktek KKN. Dan, sikap seperti itu, lagi trend di kalangan pejabat Unhas.

 

……………….

 

Catatan Kaki berpendapat, bahwa kasus KKN di Unhas telah “mendarah-daging”. Orang yang mempunyai kedudukan Tinggi, (dengan mudah) memasukkan keluarganya menjadi dosen, atau dapat proyek di Unhas.

 

…………………

 

Saat ini, banyak contoh prilaku nyeleneh dari kalangan pejabat di Unhas, yang seenak perutnya saja menunjuk keluarganya menjadi dosen atau punya kedudukan di lingkungan Unhas. Budaya siri’, olala…, budaya itu sengaja dihilangkan. Ada anekdot, kalau ada anaknya atau saudaranya yang tidak bekerja,gampang bung, masukkan saja di Unhas.

 

Dari mana sebenarnya awal nepotisme itu? mari lihat pengangkatan dosen, misalnya, kadang tanpa melalui jalur. Bahkan jika melalui jalur, ada saja jalan lain untuk menggugurkan calon dosen yang potensial. Prof Dr. Ir. Radi A. Gany, Rektor Unhas, mungkin tahu jawaban dari semua ini. Anaknya, Nixia A. Tenriawaru diangkat menjadi Dosen di Jurusan Sosial EkonomiPertanian. Padahal ia biasa-biasa saja, tak adayang menonjol darinya, bahkan Nixia alumni jurusan Budidaya Pertanian. Tapi, saat itu, semua orang mafhum, dekan dan bagian akademik menunduk lalu angkat topi, maklum ayahnya saat itu menjabat sebagai Pembantu Rektor I Bagian akademik Universitas Hasanuddin. Jadi, jangan heran, waktu seleksi penerimaan dosen, ada calon dari jurusan Budidaya Pertanian dan mempunyai index prestasi tinggi disbanding Nixia, tidak lolos dalam penyeleksian. Maka, naiklah Nixia. Kini ia menjadi dosen…..

 

…………………..

 

Proses kolusi dan nepotisme juga terjadi dalam syarat masuk program D3 di Unhas. Catatan Kaki menulis bahwa sudah menjadi rahasia umum, mahasiswa-mahasiswa yang diloloskan dalam penerimaan mahasiswa D3 adalah sebagian besar anak-anak dosen di Unhas. Hal ini ditulis dalam Catatan Kaki edisi Khusus, dalam rubric Catatan Utama dengan judul “KKN di Unhas”.

 

………………….

 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk masuk program Diploma 3 (D3) Unhas, tak mungkin tanpa jatah dosen. Setiap tahun dosen-dosen Unhas diberikan jatah untuk memasukkan sanak keluarganya ke Unhas. Tes masuk program D3 hanyalah keisengan belaka, kepura-puraan. Tanpa tespun, keluarga dosen pasti lulus. Korbannya adalah anak rakyat kecil yang tak tahu menahu soal kolusi dan nepotisme. Mereka mencoba mengadukan nasib untuk masuk Unhas, membayar pendaftaran,  sudah ketahuan siapa yang lulus.

 

……………………

 

Selain itu, Catatan Kaki mengangkat kasus Kolusi terhadap beasiswa kepada 200 mahasiswa dari seorang budayawan Setiawan Djodi. Berita ini diangkat dalam Catatan Kaki edisi khusus dalam rubrik Catatan Utama yang berjudul “Beasiswa pun Dikolusikan?”.

 

………………………

 

Beberapa mahasiswa Unhas menyesalkan beasiswa itu. karena ternyata menjadi lahan kolusi baru. Sri, salah seorang mahasiswi kepada CAKA mengaku juga memasukkan lamaran untuk mendapatkan beasiswa itu, karena menganggap ia benar-benar tak mampu. Sri teramat jengkel ketika mengetahui bahwa pengurus senat hanya memasukkan teman-teman dekatnya yang sebenarnya cukup mampu. Beberapa mahasiswa penerima bantuan Djody itu, ternyata juga sebelumnya adalah penerima berbagai jenis beasiswa.

 

…………….

 

Itulah beberapa isu lokal dalam level pemerintahan daerah Sul-Sel dan level kampus atau dunia akademis yang diangkat Catatan Kaki. Masih ada beberapa berita lain, akan tetapi masih terkait dengan kasus dan isu yang telah dipaparkan: kasus KKN, dunia kemahasiswaan dan fenomena kalangan pejabat lokal Sul-Sel menjelang jatuhnya Orde Baru dan era reformasi.

 

Catatan Kaki:

 

 

[1] Patah Tumbuh Hilang Berganti, Amir Effendi Siregar. Hlm 31-32

 

[2] Patah Tumbuh Hilang Berganti, ibid

 

[3] Louis Althusser

 

[4] George Junus Aditjondro, La Impressa Guerra, Bisnis Perang dan Kapitalisme Global, Insistpress

(Edisi Skripsi 3) Catatan Kaki: Perjalanan Panjang Menjadikan Media sebagai Alat Advokasi

Catatan Kaki diterbitkan oleh Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Unhas (UKPM)[1]. terbitan perdananya terbit tahun 1996 di akhir kepengurusan periode pertama 1995-1996. Pada masa itu bertebaran terbitan-terbitan pers mahasiswa di tingkat fakultas di Universitas Hasanuddin. Channel 09 fakultas Teknik, Agrovisi Fakultas Pertanian, Medika Fakultas Kedokteran, Baruga Jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan lain-lain[2].

Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Unhas sendiri adalah wadah pers mahasiswa dalam lingkup Universitas, dibentuk oleh keinginan beberapa aktifis pers mahasiswa yang ada di tingkat Fakultas[3]. Tahun 1987 keinginan itu mulai dirintis, namun masih terkendala dalam hal perizinan dari pihak rektorat. Tahun 1993, aktifis pers mahasiswa se-Unhas, dalam satu acara Lomba Jurnalistik IPTEKS Rekayasa (LJIR) yang diadakan oleh Channel 9, lembaga pers mahasiswa Fakultas Teknis Unhas, mendessak Rektor Unhas Basri Hasanuddin, untuk mengesahkan secara lisan pembentukan wadah pers mahasiswa tingkat Universitas. Anggotanya diperkirakan 22 orang.[4] Proses pembicaraannya dimulai dengan berkumpulnya beberapa aktifis pers mahasiswa, lalu bersepakat untuk memanggil beberapa aktifis pers mahasiswa senior untuk melobi kepada pihak Universitas guna meloloskan keinginan itu. Lalu dibentuklah satu tim pelobi bernama tim 7, yang bertugas sebagai penyambung lidah aspirasi para aktifis pers mahasiswa di tingkat fakultas. Beberapa nama yang tercatat adalah Muh. Syaiful Bahri, Andi Ilham Paulangi, Sapri Pamulu, Amril Taufik Gobel, Arqam Azikin, Nasrul Tanjung, Herwin, Syamsu Rijal dan Sukirman[5].

Setelah kesepakatan dicapai di antara para aktifis pers mahasiswa, maka diadakan pertemuan segi-tiga (Purek III, Tim 7 dan para senior aktifis pers mahasiswa). Dari pertemuan segi-tiga itulah dilahirkan kesepakatan mendirikan unit kegiatan di tingkat Universitas bernama UKM Pers.

Akan tetapi, nama Pers Mahasiswa yang diajukan aktifis pers mahasiswa tidak disetujui pihak universitas. Pihak rektorat tunduk pada peraturan pemerintah tentang pelarangan menggunakan kata PERS untuk terbitan yang dikelola mahasiswa[6]. Alasan ini disebabkan trauma Orde Baru terhadap aktifitas pers-pers mahasiswa tahun 80-an yang begitu kritis dan keras dalam memberitakan masalah-masalah pemerintah Orde Baru (yang pernah dibredel masa 80-an: Salemba, koran kampus UI, Kampus dan Mahasiswa Indonesia). Trauma itu tidak hanya berdampak pada pers mahasiswa, namun juga pada ranah gerakan secara umum. Dunia kemahasiswaan mulai diatur dengan dikeluarkannya Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Kordinasi Kampus atau lebih populer disebut dengan NKK/BKK oleh pemerintah.

Dalam hal ini, petinggi Universitas diserahkan kewajiban dan tanggung-jawab untuk mengatur segala gerak aktifitas dunia kemahasiswaan melalui Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 3 Februari 1974[7]. Isi dari lampiran itu adalah mengenai kewajiban-kewajiban pimpinan perguruan tinggi terhadap control kehidupan kemahasiswaan, baik dari aktifitas politis seperti demonstrasi sampai kegiatan diskusi internal kampus.

Penggunaan kata ”pers” oleh Universitas, membuat aktifis pers mahasiswa harus berdiskusi. Beberapa aktifis tetap menginginkan penggunaan kata pers untuk mahasiswa, dengan alasan untuk mempermudah pendengaran kalangan masyarakat. Beberapa aktifitas pers mahasiswa yang lain mengusulkan untuk kompromi dengan alasan-alasan politis. Akhirnya diperoleh kesepakatan untuk kompromi dengan kehendak petinggi universitas. Kompromitas ini diambil dengan pertimbangan bahwa nama tak begitu penting, yang penting isi dari setiap hal yang dilakukan aktifis pers mahasiswa[8].

Maka, pada tanggal 2 Februari 1995, UKM Pers ganti dengan nama UKM Media. Penggantian nama itu sekaligus diiringi dengan pembentukan struktur pengurus baru. kepengurusan UKMM untuk pertama kalinya dipercayakan kepada Nasrul Tanjung sebagai ketua umum, wakil ketua Syaiful Bahri, mahasiswa Kosmik Fisip dan sekretaris umum Marhamah Nadir. Melalui SK Rektor nomor 1065/PT/04.H3/0/1995 dan dilantik pada tanggal 9 Februari. Tanggal 9 februari itulah yang kemudian diperingati sebagai hari ulang tahun Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Unhas setiap tahunnya[9].

Asal Nama Catatan Kaki

Pemberian nama Catatan Kaki untuk terbitan yang dikeluarkan Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Unhas dibicarakan pada masa awal kepengurusan tahun 1995. Nama Catatan Kaki diusulkan oleh dua orang yaitu Nasrul Tanjung, Ketua UmumPeriode 1995-1996, dan AgungYusuf, Ketua Umum Periode 1996-1997.

Filosofi Catatan Kaki mengambil pengertian dari sebuah sistematisasi penulisan dalam karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah, catatan kaki adalah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah pada halaman buku (biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di dalam teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok)[10].

Pengelola atau kru redaksi Catatan Kaki diharapkan untuk menuliskan isu-isu yang bagi pers umum dianggap tak penting. Yang “tak penting” itulah oleh pengelola Catatan Kaki disamakan dengan “catatan kaki” dalam penulisan karya ilmiah. Aktifis Catatan Kaki menganggap pers umum tidak memberi ruang untuk berita-berita kritis terhadap refresifitas Orde Baru.

Ostaf Al-Mustafa, anggota dan aktifis pers mahasiswa Catatan Kaki, mengatakan pemberian nama Catatan Kaki adalah inspirasi dari tulisan yang pernah dipublikasikan dalam Koran kampus Identitas tahun 1995 “Catatan Kaki Hak-hak Sepatu Mahasiswa”[11].

Melihat kondisi politik yang refresif, dan dengan keinginan turut menuntut penciptaan suasana Negara yang demokratis dan adil, maka dibuatlah semboyan untuk Catatan Kaki: Kaki Tangan Demokrasi dan Keadilan.

Jurnalisme yang Meledak-ledak!

Tak mudah untuk mengkategorikan jenis jurnalisme yang dipraktekkan Catatan Kaki. Selain karena tak ada penjelasan tersurat dalam setiap edisi, juga dari segi penulisan yang nyaris keluar dari pakem penulisan jurnalistik yang dipraktekkan media umum.

Ada penilaian yang menyebutkan bahwa Catatan Kaki mempraktekkan jenis Jurnalisme yang Meledak-ledak. Seperti tertulis dalam Catatan Redaksi Caka Edisi 04/VII/1996:

Sebenarnya kami berpikir keras untuk terbit secara kontinyu dengan model pemberitaan yang begitu alternatif. Bacaan alternatif ini, justru bisa laku keras di pasaran kampus-kampus. Dan, ada yang telah berani mengatakan, bahwa jurnalisme yang kami pakai adalah jurnalisme yang meledak-ledak, seperti yang pernah ditekuni harian Prioritas yang telah lama dibredel. Kami kira itu sangat melebih-lebihkan.

……

Metode penulisan berita Catatan Kaki juga tak bisa murni masuk dalam penulisan jurnalisme professional. Penulisan jurnalisme profesional yang umum dipraktekkan media umum adalah penulisan jurnalisme yang hanya memberitakan dua pendapat yang berbeda, dan membiarkan pembaca menarik kesimpulan dari berita tersebut. Penulisan jurnalisme Catatan Kaki adalah jelas akan dibawa ke mana pembacanya.

Profesionalisme itu adalah menuntut keterampilan berorganisasi, ketekunan, kontinuitas, pembiayaan dan pemasaran. Di samping itu, profesionalisme juga dapat disebut dengan pemain bayaran (kamus umum Bahasa Indonesia). Buat pers mahasiswa, yang tenaga pengelolanya adalah mahasiswa yang masih punya kewajiban utama untuk menyelesaikan studi, dan relatif waktu yang mereka miliki dalam dunia pers mahasiswa berkisar lima sampai tujuh tahun. tidaklah mungkin bagi mereka memberikan perhatian dan waktu penuh untuk penerbitannya. Bagi para pengasuh pers mahasiswa, pers mahasiswa dapat hanya sekedar penyalur bakat dan minat atau pun sebagai alat perjuangan yang sementara sifatnya.[12]

Konsep jurnalisme yang pernah lahir di masa Orde Baru, dan dipraktekkan Balairung, terbitan mahasiswa Universitas Gajah Mada, lahir tahun 1986, adalah jurnalisme struktural. Tak jelas siapa dan kapan jurnalisme jenis ini muncul. Thoriq, pemimpin Balairung, mengatakan, konsep jurnalisme struktural sebenarnya diambil dari konsep bantuan hukum struktural yang dipakai Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Dalam mengemban misi bantuan hukum, sepak terjang LBH tidak terbatas pada bantuan hukum teknis seperti menjadi pembela di pengadilan atau memberikan penyuluhan hukum, tetapi lembaga itu juga menjalankan pembelaan hukum atau advokasi secara langsung di lapangan. Sebab, masalah hukum tidak akan selesai hanya ditangani di meja hijau, karena ketidak-adilan itu mempunyai sifat struktural[13].

Ketidak-profesionalan ini disebabkan oleh pengelola redaksi yang masih dalam kelas mahasiswa. Pengalaman jurnalistik yang masih dalam tahapan pembelajaran. Di samping pula disebabkan minimnya dana sehingga terkadang terbitan harus terabaikan.

Catatan Kaki periode pertama 1995-1996 hanya bisa terbit satu kali di akhir kepengurusan. Ini disebabkan kepengurusan masa itu yang masih baru, perlu dahulu membenahi banyak perangkat dan agenda kepengurusan.

Catatan Kaki memang tidak secara tersurat menyebutkan jenis jurnalisme yang diusung. Akan tetapi, tujuan jurnalismenya telah disepakati oleh para penggiatnya. Jurnalisme Catatan Kaki adalah jurnalisme provokasi, agitasi dan propaganda.[14]

Tulisan-tulisan dalam Catatan Kaki diharapkan bisa memprovokasi pembaca, dan menimbulkan empati untuk ikut bergerak menentang rezim Orde Baru. Tulisan-tulisan dalam Catatan Kaki juga dimaksudkan untuk mengagitasi pembaca dan mengadvokasi kasus-kasus yang dianggap perlu untuk diangkat.[15]Untuk itulah Catatan Kaki selalu mengangkat isu-isu yang dianggap rentan pembreidelan oleh pemerintah seperti kasus-kasus korupsi pejabat Orde Baru dan refresifitas militer.

Karena jurnalisme yang diusung bertujuan provokasi, agitasi dan advokasi, tulisan-tulisan dalam Catatan Kaki sarat dengan kalimat-kalimat serupa orasi dan opini.itu konsekwensi yang harus diambil agar pembaca bisa terlibat emosinya ketika membaca. Selain itu, Catatan Kaki mengambil pola jurnalisme seperti itu, tak lepas dari kondisi pres umum yang semakin susah untuk memberitakan persoalan-persoalan politik Orde Baru, karena terhalang oleh ketatnya sensor pemerintah terhadap pemberitaan pers.

Jurnalisme Catatan Kaki di periode 1999-2000 harus mengalami perubahan konsep. Konsep jurnalisme periode ini adalah jurnalisme investigasi.[16] Jurnalisme investigasi mensyaratkan penulisan analisis serta ulasan mendalam pada pemberitaannya. Konsep ini dibuat karena kondisi politik yang perlahan berubah. Setelah tumbangnya Orde Baru Mei 1998, lembaga pers sudah mulai berani memberitakan hal-hal yang selama ini dianggap berbahaya jika ditulis. Maka, Catatan Kaki mencoba konsep baru dalam jurnalismenya. Akan tetapi, unsur advokasi selalu diikut-sertakan sebagai komitmern redaksi Catatan Kaki terhadap penindasan.[17]

Untuk itulah, cara memperlakukan data dan fakta dalam penulisan jurnalisme pers mahasiswa adalah pilihan ideologis sebagai upaya memberikan informasi yang sering ditutup-tutupi pers umum sebagai konsekwensi ketatnya sensor yang dijalankan pemerintah. Catatan Kaki menuliskan laporan berita dengan memberikan unsur propaganda di dalamnya.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Catatan Kaki seperti sebagaimana lazimnya struktur organisasi pers mahasiswa lainnya. Pelindung ada di bawah Rektor Universitas Hasanuddin. Tanggung-jawab pusat dari pada Catatan Kaki serta lembaga tempat Catatan Kaki bernaung ada pada Rektor sebagai pemimpin tertinggi dalam Universitas. Dibina oleh Pembantu Rektor III, sebagai penanggung-jawab kemahasiswaan. Pengarah adalah anggota Dewan Pers. Dewan Pers adalah anggota yang dipilih saat Musyawarah Besar (Musyawarah untuk mengganti pengurus), bertugas memantau kinerja keredaksian di samping kinerja organisasi.

Pemimpin Umum atau penanggung-jawab adalah Ketua Umum. Tanggung-jawab keorganisasian dan keredaksian sepenuhnya dipegang oleh Pemimpin Umum. Pemimpin redaksi dipilih secara musyawarah, bertugas memimpin rapat redaksi, dan bertanggung-jawab terhadap penerbitan media. Redaktur Pelaksana adalah orang yang bertanggug-jawab terhadap tersedianya Term Of Reference (TOR) atau tuntunan wawancara dan jenis berita kepada reporter yang akan meliput berita dan membuat berita. Redaktur Pelaksana juga bertanggung-jawab terhadap terkumpulnya berita dari reporter. Dan biasanya ia juga sekaligus yang membuat berita dari hasil wawancara, juga sekaligus mengedit atau memperbaiki tulisan. Dan yang membantu Redaktur Pelaksana dalam membuat TOR adalah Sekretaris Redaksi. Lay-outer atau penanggung-jawab tata letak Catatan Kaki bertugas dalam menyusun dan mengurusi tampilan kolom-kolom atau rubrik dalam setiap terbitan.

Reporter biasanya adalah anggota-anggota yang baru lulus kaderisasi ditambah beberapa anggota lama yang bertugas mencari narasumber dan mencari berita. Reporter ini hanya bertugas mewawancarai narasumber lalu menyerahkan hasil mentah wawancara tersebut untuk kemudian diolah oleh Redaktur Pelaksana. Ada juga Pemimpin Perusahaan yang bersama anggota-anggotanya dalam tim memikirkan dan mencari cara untuk menopang terbitnya Catatan Kaki. Pendanaan Catatan Kaki ada pada Pemimpin Perusahaan. Bagian Sirkulasi adalah orang-orang yang bertanggung-jawab terhadap peredaran media Catatan Kaki.

Struktur ini tidak selalu sama dalam setiap periodenya. Tergantung kebutuhan. Akan tetapi, struktrur ini dianggap ideal oleh redaksi Catatan Kaki. Hanya dalam pelaksanaannya terkadang tidak ideal. Makanya, dalam setiap periode redaksi selalu berusaha untuk semaksimal mungkin mengikuti kinerja struktur yang telah disusun.

Periode 1998-1998, misalnya, ada keinginan untuk memilah antara anggota redaksi yang senang menulis, berbakat dalam manajemen organisasi, dan berdiskusi.[18] Masing-masing anggota dengan bakat masing-masing diberi tugas dengan pengelolaan profesional, yaitu dengan mengerjakan wilayah tugas mereka saja, tanpa disibukkan dengan kerja yang lain.

Hingga di periode 1999-2000, usaha itu mulai bia dilakukan dengan profesional. Terbukti dengan perubahan format Catatan Kaki dari majalah ke format tabloid.[19] Hal ini dilakukan karena di dalam setiap struktur redaksi berjalan dengan cukup profesional. Pendanaan tak lagi mengalami persoalan yang serius, dan Catatan Kaki mampu terbit sesuai tuntutan deadline.

Format dan Rubrikasi

Catatan Kaki kurun waktu 1996-1998 terbit dengan jenis majalah. Memasuki periode 1999 kebijakan organisasi mengubah format terbitan menjadi tabloid.

Rubrik-rubrik yang kerap ada pada tiap terbitan adalah: Catatan Redaksi, Tajuk Ringan, Catatan Utama, Catatan Khusus, Wawancara, Seni dan Kolom (Sastra dan Budaya). Di luar itu, di beberapa edisi, juga memuat rubrik-rubrik momentuman, seperti: Catatan Aksi, Kilasan, dan lain-lain.

* Catatan Redaksi dimaksudkan sebagai pengantar atau perkenalan redaksi terhadap isi terbitan setiap edisi, juga sebagai ruang bagi opini redaksi terhadap suatu permasalahan.
* Tajuk Ringan adalah ruang opini yang bisa ditulis oleh salah satu kru redaksi atau penulis luar redaksi.
* Catatan Utama dimaksudkan sebagai laporan atau isu yang dianggap paling penting untuk disajikan kepada pembaca. Maka dalam Catatan utama, sebuah berita bisa ditulis dengan banyak angle (sudut pandang). Untuk itulah Catatan Utama terkadang membutuhkan banyak halaman.
* Catatan Khusus adalah peliputan yang dianggap khusus oleh redaksi, atau berita aktual yang patut diketahui segera oleh pembaca.
* Wawancara adalah rubrik yang memuat hasil wawancara dengan seorang tokoh, biasanya tentang wacana yang tak jauh-jauh dengan yang ada dalam Catatan Utama atau Catatan Khusus.
* Seni adalah kolom untuk tulisan berjenis sastra (cerpen dan puisi).
* Kolom adalah tulisan lepas semisal esai ringan dan sejenisnya.

Di luar terbitan Catatan Kaki, atas kebutuhan memberitakan aksi-aksi yang marak periode 1998, menjelang jatuhnya Soeharto, presiden RI ke 2, UKPM menerbitkan bulletin WANTED, yang terbit dua kali sepekan dengan format 4 halaman. WANTED diterbitkan sebagai usaha untuk membantu para aktifis untuk mendapatkan berita-berita aksi aktual yang jarang diberitakan oleh media umum[20].

WANTED awalnya dari keinginan aktifis pers mahasiswa untuk memberitakan aksi mahasiswa di Makassar yang sedang gencar-gencarnya pada bulan Mei 1998. Sebelum WANTED, nama yang diberikan adalah TED, akronim dari Tempo, Editor dan Detik. Tempo, Editor dan Detik adalah tiga nama surat kabar yang dibredel Orde Baru tahun 1994. Kemudian nama itu dirubah dengan usulan Suparno, Ketua Umum Periode 1997-1998. WANTED sendiri akronim dari Warisan Tempo Editor dan Detik. Dengan berkeinginan untuk mewarisi semangat ketiga surat kabar itu dalam menuliskan berita kritis, aktifis pers mahasiswa Catatan Kaki pun menerbitkan WANTED[21].

Edisi perdana WANTED terbit pada 02 Mei 1998, dan terbit setiap hari selama satu minggu. Distribusi WANTED ditujukan kepada para aktifis gerakan dan pers mahasiswa, masyarakat umum dan juga kepada lembaga-lembaga pers mahasiswa di Jawa, untuk memberikan kabar tentang kondisi aksi-aksi jalanan di Makassar. Semboyan yang selalu ada di atas tulisan WANTED terbitan adalah “Kabar dari Makasssar untuk Reformasi”[22].

Selain itu, ada juga media dalam bentuk majalah dinding yang dinamakan Baca Baca Berdiri (BBB). Berbeda dengan WANTED, BBB ini telah dioperasikan sejak periode kedua 1996-1997 . BBB ini dimaksudkan untuk salah-satu media perjuangan dan propaganda di samping Catatan Kaki.[23] Pemuatan BBB ini tak punya jadwal pasti, terkadang dua kali sebulan, terkadang satu kali sebulan.[24] Target pembaca BBB adalah kalangan mahasiswa, maka isi BBB adalah seruan-seruan atau propaganda untuk mahasiswa Unhas.

Hubungan dengan Aktifis Gerakan

Pola dan isi pemberitaan Catatan Kaki banyak dipengaruhi dari hubungan erat aktifisnya dengan aktifis-aktifis gerakan mahasiswa dan aktifis diskusi. Bahkan propaganda-propaganda yang ditulis dalam Catatan Kaki sama dengan propaganda yang kerap diucapkan aktifis gerakan mahasiswa.

Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Unhas, lembaga yang menerbitkan Catatan Kaki, adalah tempat banyak aktifis gerakan dan aktifis pers mahasiswa berdiskusi dan kadang-kadang sama-sama menyusun rencana kegiatan. Sehingga dari hubungan itu, antara aktifis pers mahasiswa dengan aktifis gerakan mahasiswa terjalin satu komitmen untuk saling mendukung dalam melawan satu musuh: Orde Baru.[25]

Aktifis gerakan mahasiswa yang banyak mempengaruhi pola pemberitaan Catatan Kaki adalah aktifis dari Aliansi Mahasiswa Pro-Demokrasi (AMPD). Awal persentuhan dengan UKPM adalah sekitar tahun 1996. pembahasan masalah politik dan isu-isu lain oleh anggota AMPD di sekretariat Catatan Kaki, turut berpengaruh terhadap pola kerja jurnalistik redaksi. Tak jarang banyak redaksi Catatan Kaki yang sekaligus anggota AMPD. Meski tidak semua anggota AMPD itu anggota redaksi Catatan Kaki, tapi sebagian besar anggota redaksi Catatan Kaki adalah anggota AMPD. Minus Pemimpin Umum periode 1995-1996, Nasrul Tanjung, semua Pemimpin Umum hingga periode 1999-2000 adalah anggota aktif AMPD. Dari sejak persentuhan itu, banyak pola pemikiran anggota AMPD masuk ke dalam pemberitaan Catatan Kaki. Pemberitaan lebih didominasi oleh hasil diskusi anggota AMPD.[26]

Ada dua faktor yang memungkin hal tersebut terjadi: pertama, karena hampir semua anggota redaksi Catatan Kaki adalah anggota AMPD. Kedua, orang-orang yang bisa mengambil kebijakan di Catatan Kaki juga adalah orang-orang yang bisa mengambil kebijakan di AMPD. Jadi sangat gampang untuk menyuarakan ide-ide atau pemikiran anggota AMPD.

Hubungan antara aktifis pers mahasiswa Catatan Kaki dengan aktifis gerakan bukannya tak menimbulkan konflik. Tahun 1997 mulai muncul gugatan dari kelompok lain dan menuntut untuk memisahkan antara kepentingan Catatan Kaki dengan AMPD. Di awal kepengurusan Suparno Anggoro itu, kelompok yang menginginkan agar kepentingan AMPD tak mempengaruhi keredaksian Catatan Kaki mencuat di acara Rapat Kerja di Bira, Bulukumba, Sulawesi Selatan, tahun 1997. kelompok tersebut juga ingin agar ada pemisahan jelas antara mana kepentingan Catatan Kaki dan mana kepentingan AMPD. Suparno Anggoro mengambil kebijakan dengan menampung semua kepentingan, dengan memberi masing-masing kerja yang saling menopang. Kebijakan ini diambil karena Suparno Anggor sendiri adalah Ketua Umum organisasi sekaligus juga anggota AMPD. Untuk memperjelas keanggotaan, diberikan persyaratan bagi anggota AMPD yang ingin masuk ke dalam redaksi Catatan Kaki harus terlebih dahulu mengisi kaderisasi organisasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan jurnalistik.[27]

AMPD sendiri didirikan pada tanggal 27 Desember 1994 oleh sejumlah aktifis se-Makassar.[28] Di antaranya para ketua lembaga kemahasiswaan: Ketua Maperwa Unhas, Ketua Senat Universitas 45, Ketua Senat YPUP, Ketua Senat Muhammadiyah, Ketua Umum dan Sekretaris HMI, dan aktifis pers mahasiswa dari Unhas dan UMI. Didirikannya AMPD segera setelah pertemuan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) se-Indonesia di Ujung Pandang yang menghasilkan kesepakatan untuk menolak SK Mendikbud no 0457/U/1990 tentang organisasi kemahasiswaan.[29]

AMPD didirikan salah satunya untuk menahan masuknya pengarus SMID, salah satu organ sayap Partai Rakyat Demokratik (PRD), di Makassar. Aktifis AMPD tidak menginginkan adanya cabang organ gerakan dari pulau Jawa masuk ke Makassar, meski isu dan tujuan gerakan sama yaitu menumbangkan rezim Orde Baru.[30]

Aksi-aksi awal AMPD mengangkat isu-isu nasional dengan mengusung tuntutan-tuntutan yang juga banyak diangkat aktifis-aktifis lain di Jawa. Seperti Aksi Sepultura (Sepuluh Tuntutan Rakyat) 10 Januari 1995 yang mengangkat isu: Suksesi Nasional, pemberantasan KKN, turunkan harga, pembersihan GOLKAR dari unsur PKI dan lain-lain.[31]

AMPD juga membuat komite-komite yang bertujuan untuk melebarkan jaringan dan memperluas isu. Komite itu antara lain adalah FM ANAK (Forum Mahasiswa Anti Nepotisme dan Anti Kekerasan) dan FMIT (Forum Mahasiswa Indonesia Timur). Masa itu, di Unhas ada Solid, organisasi kemahasiswa yang beranggotakan senat se-Universitas.. Solid Unhas menolak untuk memperlebar aksi ke luar kampus, dan tetap bertahan untuk bergerak di dalam kampus.[32]

Dalam setiap aksinya AMPD juga didukung oleh aktifis pers mahasiswa, termasuk aktifis pers mahasiswa Catatan Kaki. Tak jarang dalam setiap aksi dimulai dari sekretariat Catatan Kaki, UPPM (Unit Penerbitan dan Penyiaran Mahasiswa) UMI, dari ruang Maperwa Unhas, dan lain-lain.[33]

Sementara isu-isu yang diangkat AMPD mendapat porsi ulasan dalam rubrik Catatan Kaki. Hal ini disebabkan karena antara aktifis pers mahasiswa dengan aktifis gerakan mahasiswa mempunyai isu dan tujuan yang sama dalam aktifitas masing-masing yaitu menyebarkan propaganda untuk menumbangkan Orde Baru. Bahkan, Catatan Kaki menjadi corong bagi aktifis gerakan mahasiswa untuk menyuarakan tuntutan mereka. Faktor lainnya adalah ruang diskusi serta menyusun agenda aksi amggota AMPD sering dibicarakan di sekretariat Catatan Kaki. Dan seperti telah dikatakan sebelumnya, karena sebagian besar anggota Catatan Kaki adalah anggota AMPD.[34]

Periode 1999-2000, di bawah pimpinan Idris Muhammad, konsep gerakan jurnalistik Catatan Kaki diubah. Jika sebelumnya Catatan Kaki dalam menyebarkan isu-isu dan propaganda anti Orde Baru bekerja sama dalam bentuk ikut terlibat dalam setiap aksi AMPD dan organ gerakan lainnya, periode ini Catatan Kaki memfokuskan diri pada advokasi dan menulis. Jarak mulai dibangun dengan aktifis gerakan mahasiswa sebelumnya.[35] Hal ini berdampak pada munculnya kembali perdebatan tentang pemisahan yang jelas antara kepentingan Catatan Kaki dan kepentingan AMPD. Bahkan, Ketua Umum sendiri sebagai anggota aktif AMPD mendapat gugatan dari aktifis AMPD.

Kebijakan konsep ini diambil dengan didasari analisa bahwa kondisi politik yang perlahan berubah. Periode 1999-2000 yang merupakan tahun transisi dari Orde Baru ke reformasi adalah tahun yang membawa perubahan signifikan dalam berbagai lini. Pers umum dan organ-organ gerakan tak lagi merasa terancam untuk menyuarakan aspirasi. Selain itu, aksi jalanan dianggap bukan lagi pilihan gerakan utama dalam bergerak, karena rezim Orde Baru telah tumbang. Untuk itu, format gerakan dan juga konsep jurnalisme harus pula berubah menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Akan tetapi, unsur advokasi, sebagai upaya untuk selalu mendekatkan Catatan Kaki dengan isu-isu kerakyatan harus terus dijaga, tak boleh hilang.[36]

Catatak Kaki:

[1] Penggunaan nama Unit Kegiatan Pers Mahasiswa (UKPM)di sini bersifat umum untuk menyebut UKM tempat bernaungnya terbitan Catatan Kaki. Karena nama UKPM secara formal baru dipakai tahun 1999. Periode pertama 1995-1996 menggunakan nama UKMM (Unit Kegiatan Media Mahasiswa) Unhas. Periode kedua tahun 1996-1997 sempat menggunakan nama UKPM (Unit Kegiatan Pers Mahasiswa), namun hanya bertahan kurang lebih satu bulan, karena tak direstui oleh rektorat, dan berubah nama dengan menggunakan nama UKPPM (Unit Kegiatan Penerbitan dan Penyiaran Mahasiswa).

[2] Dokumen Lembar Pertanggung-Jawaban Pengurus Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Unhas Periode 2003-2004. Baca: Lampiran, Profil Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Unhas.

[3] Wawancara dengan Arqam Azikin, salah satu Tim 7 (tim yang bertugas sebagai pelobi dengan pihak birokrat kampus untuk membentuk wadah pers mahasiswa tingkat universitas), di Rally Café, Jl. Urip Sumiharjo, pukul 13.00.

[4] Catatan Kaki, edisi I/tahun I/1996. baca: Perjalanan Setahun UKM Media. Hlm 3

[5] Dokumen LPJ Pengurus Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Unhas Periode 2003-2004. ibid

[6] Amir Effendi Siregar. Pers Mahasiswa Indonesia, Patah Tumbuh Hilang Berganti, , PT Karya UNIPRESS, Jakarta 1983. Baca: Lampiran V, PERATURAN MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 01/PER/MENPEN/1975 tentang KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PENERBITAN KHUSUS. Dalam pasal 2 ayat b disebutkan: Organisasi, Badan atau Lembaga tersebut dalam ayat (1) (tentang pengertian Penerbitan Khusus, penulis) pasal ini dapat merupakan organisasi, badan atau lembaga:

…..

b. perguruan atau pendidikan baik pemerintah maupun swasta.

……

[7] Pers Mahasiswa, Patah Tumbuh Hilang Berganti, Amir Effendi Siregar, PT KARYA UNIPRESS, Jakarta 1983. Baca: SALINAN. Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 3 Februari 1974 No. 082/U/1974.

[8] Wawancara dengan Arqam Azikin, di Rally Café, Jl. Urip Sumiharjo, pukul 13.00.

[9] Dokumen LPJ Pengurus Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Unhas Periode 2003-2004. ibid

[10] Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka

[11] Wawancara via e-mail dengan ostaf Al-Mustafa, tanggal 22 Februari 2008

[12] Amir Effendi Siregar, Pers Mahasiswa, Patah Tumbuh Hilang Berganti, hlm 66

[13] Perlawanan Pers Mahasiswa, Protes Sepanjang NKK/BKK

[14] Wawancara Suparno Anggoro, 05 November 2008

[15] Suparno Anggoro, ibid

[16] Wawancara A.. Kambie via email, Oktober 2008

[17] Wawancara Idris Muhammad, ibid

[18] Wawancara Suparno Anggoro, ibid

[19] Wawancara Idris Muhammad, ibid

[20] Catatan Kaki, edisi 08, 1998. baca: Catatan Redaksi.

[21] Wawancara Suparno Anggoro

[22] Wawancara Suparno Anggoro

[23] Wawancara Suparno Anggoro, ibid

[24] Wawancara Wahyu Junaedi, ibid

[25] Wawancara Suparno Anggoro, ibid

[26] Wawancara Suparno Anggoro, ibid

[27] Wawancara Suparno Anggoro, ibid

[28] Wawancara Israidi Zainal via email, Minggu 3 November 2008

[29] Muridan S. Widjojo S. et al. Penakluk Rezim Orde Baru, Gerakan Mahasiswa ’98. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999. hlm 339

[30] Wawancara Israidi Zainal, ibid

[31] Wawancara Israidi Zainal, ibid

[32] Muridan S Widjojo, ibid

[33] Wawancara Israidi Zainal, ibid

[34] Wahyu Junaedi, ibid

[35] Wawancara Idris Muahammad, ibid

[36] Wawancara Idris Muhammad, ibid

(Edisi Skripsi 2) Catatan Kaki, Sebuah Risalah

DARI DEMONSTRASI KE PERS MAHASISWA

Mengapa UKPM lahir

Munculnya aksi besar-besaran mahasiswa Indonesia di era 1970-an telah mendatangkan malapetaka bagi perjalanan pergerakan mahasiswa sesudahnya. Betapa tidak, munculnya aksi tersebut telah membuat petinggi Negara, para dedengkot orde baru kebakaran jenggot.

Maka, tahun 1977 mencatat sejarah hitam bagi pergerakan mahasiswa Indonesia. Hal itu ditandai dengan terbitnya SK malapetaka no. 028 dari menteri pendidikan yang saat itu dipegang Syarif Thayeb. SK itu mengultimatum mahasiswa untuk tidak lagi melakukan gerakan politik, demonstrasi dan pawai-pawaian.

Namun, SK 028 itu tidak mempan. Aksi terus berlanjut. Bahkan sudah mengarah ke makar (versi orde baru). Mahasiswa sudah berani menuntut soeharto mundur dari jabatan empuknya. Merasa SK 028-nya belum manjur meredam aksi mahasiswa, pemerintahan orde baru kembali melancarkan “bom atom” dengan meluncurkan SK 0156/U/1978 dari Mendikbud. Isinya, normalisasi kehidupan kampus (NKK) dan Badan Kordinasi Kampus (BKK). SK itulah yang kemudian mencekik mahasiswa. Pemerintah bersama dengan rector dan pimpinan Perguruan Tinggi tampil sebagai pencengkram mahasiswa. Mahasiswa nyaris tak berkutik.

Di tengah ketakberdayaan gerakan mahasiswa itulah, muncul segelintir mahasiswa yang rindu akan suasana lain. Suasana selain kuliah, diskusi seminar dan huru-hara. Suasana yang dikenal dengan demonstrasi. Suasana untuk mengatakan “yang benar walaupun pahit”. Namun, untuk menyuarakan kebenaran lewat demonstrasi dan mimbar bebas, resiko besar terlalu berat. Usia kemahasiswaan bisa terancam. Maka sejumlah mahasiswa menyalurkan suara nuraninya lewat jalur lain. Jalur yang kemudian disebut dengan gerakan pers mahasiswa.

Impian yang Terus Terpendam

Tidak terkecuali di Unhas, semangat dan teriakan nurani melihat penderitaan rakyat dari kesewenang-wenangan pemerintah orde baru memanggil sejumlah mahasiswa untuk membentuk perkumpulan pers mahasiswa Unhas.

Maka, di era 80-an telah bertebaran media alternative di beberapa fakultas di Unhas. meski harus main kucing-kucingan dengan… dan pimpinan fakultas, dengan semangat idealism pers-pers mahasiswa yang bertebaran di setiap fakultas terus menderingkan suara-suara nurani, memperdengarkan amanat penderitaan rakyat. Rakyat Indonesia. Rakyat yang lanang yang agaknya suda ditakdirkan untuk terus mengalami nasib penjajahan. Dari penjajahan Belanda ke penjajahan orde baru.

Maraknya media-media dan terbitan di beberapa fakultas di Unhas, mengilhami sejumla dedengkot aktifis pers mahasiswa untuk membentuk ikatan solidaritas, guna menghimpun kekuatan menghadapi intimidasi-intimidasi dari pihak-pihak yang anti kebenaran, kejujuran dan keadilan.

Ide pembentukan wadah pers mahasiswa se-Unhas itu makin mengental sejak tahun 1987. Namun, kendala-kendala birokrasi kampus yang merupakan perpanjangan tangan dari rezim orde baru ketika itu harus membuyarkan ide-ide tersebut. Mereka yang mengidam-idamkannya harus menelan ludah kerinduan hingga beberapa tahun kemudian. Hingga para generasi awal, “the founding fathers” pers mahasiswa meninggalkan Unhas tanpa berhasil mewujudkan kehadiran wadah pers mahasiswa se-Unhas.

Akan tetapi Tuhan selalui merestui dan memberi jalan lapang bagi mereka yang memperjuangkan nasib hambanya yang lemah. Generasi kedua aktifis pers mahasiswa Unhas kembali bermunculan. Mereka tetap merindukan dan memperjuangkan lahirnya wadah pemersatu pers mahasiswa se-Unhas.

Impian yang Jadi Kenyataan

Laksana pucuk dicinta ulam pun tiba. Pelaksanaan LJIR yang ketika itu diikuti 22 peserta dari utusan beberapa fakultas dui Unhas dianggap sebagai momen tetap untuk mewujudkan impian yang selama ini terpendam. Kehadiran Basri Hasanuddin, rector Unhas ketika itu, dalam acara tersebut, merupakan detik-detik yang sangat menentukan bagi lahirnya wadah pers mahasiswa se-Unhas.

Para aktifis pers mahasiswa Unhas tidak menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut. Kesempatan yang cukup langka didapatkan pada masanya. Di mana rector ketika itu cenderung kurang respek dengan kegiatan-kegiatan semisal itu. Para aktifis mahasiswa itu mendaulat Basri Hasanuddin untuk memberikan “ia” bagi impian yang selama ini mereka idam-idamkan.

Entah terjebak atau tidak. Terpaksa atau ikhlas, yang jelas ketika itu Basri Hasanuddin “mengiyakan” keinginan sejumlah aktifis pers mahasiswa Unhas ketika itu. Lampu hijau yang diberikan Basri Hasamuddin itu ibarat “ekstra joss” bagi mereka.

Tanpa menyia-nyiakan waktu, konsolidasi dan kordinasi makin mereka perketat. Volume pembicaraan dan penggodokan tentang format lembaga pers kampus makin mereka tingkatkan. Namun, impian itu tidak segera terwujud.

Pepatah kuno mengajarkan, sesuatu yang besar mesti dicapai dengan pengorbanan dan penderitaan yang besar pula. Setidaknya para pemimpi lahirnya lembaga pers mahasiswa Unhas, harus berkorban perasan dan waktu serta materi untuk terus menggodok dan menggodok. Namun, dewi fortuna masih enggan untuk berpihak secepatnya. Berbagai kendala terus membelit usaha mereka. Setidaknya mereka terus menunggu dan bermimpi hingga memasuki tahun 1994.

Tahun 1994 tercatat sebagai tahun yang penuh arti dan bersejarah abgi lembaga pers mahasiswa di Unhas. di mana pada tahun tersebut, para aktifis pers mahasiswa tela menyepakati sebuah komunike bersama. Kesepakatan dan persaksian nurani untuk melahirkan wadah penampung seluruh potensi jurnalistik di Unhas. kebutuhan akan hadirnya lembaga pers mahasiswa Unhas makin mereka rasakan. Apalagi ketika itu, rezim orde baru lagi “buas-buasnya” memperlakukan rakyat Indonesia.

Penggodokan konsep pun terus berlanjut. Kali ini dengan mengundang para duta-duta penerbitan kampus di tingkat Senat dan HMJ. Di antaranya yang sempat tercatat, majalah Agrovisi dari Senat Pertanian, majalah Baruga dari Komunikasi Fisip, majalah Nurani dari MPM, Channel 9 dari Teknik dan SKK Identitas.

Ulang-tahun SKK Identitas di Puskadik P5 juga dimanfaatkan untuk membahas lebih jauh rencana pembentukan wadah lembaga penerbitan pers mahasiswa tersebut. Dari diskusi itu, disepakati membentuk tim 7 yang diketuai Muh. Syaiful Bahri (sekarang di Harian Binabaru Makassar). Tim 7 ini bertugas melakukan lobi dan negosiasi dengan para petinggi Unhas untuk merestui niat tersebut. Tim 7 ini juga ditugaskan untuk meminta saran dan masukan dari para dedengkot aktifis pers mahasiswa yang sudah “almarhum” dari dunia kemahasiswaan.

Di antara nama-nama yang sempat tercover yang memberi masukan dan saran serta aktif di tim 7 tersebut: Andi Ilham Paulangi (alumni Sastra), Sapri Pamulu (alumni Teknik), Amril Taufik Gobel (alumni Teknik), Arqam Azikin (alumni Fisip), Nasrul Tanjung (alumni Teknik), Herwin (alumni FIsip), Syamsu Rijal (alumni Fisip), Sukirman dan beberapa aktifis pers mahasiswa Unhas lainnya yang tidak sempat tersebut namanya.

Setelah ada kata sepakat, langkah selanjutnya diadakan pertemuan segi-tiga (Purek III, Tim 7 dan para senior aktifis pers mahasiswa). Dari pertemuan segi-tiga emas itulah dilahirkan kesepakatan mendirikan unit kegiatan di tingkat Universitas bernama UKM Pers.

Periode 1995-1996

Main Kucing-kucingan dengan Pimpinan Universitas

Kini impian dan penderitaan serta pengorbanan para aktifis pers mahasiswa sudah terwujud. Paling tidak sudah ada pengakuan nama dari pimpinan Universitas. Namun, bukan berarti perjalanan mereka sudah mulus. Sejumlah kendala birokrat masih terus membelenggu perjalanan dan aktifitas mereka selanjutnya.

Kendala besar yang mereka hadapi setelah terbentuknya UKM Pers itu adalah, ketidak-restuan pimpinan Universitas dengan nama “Pers Mahasiswa”. Agaknya, pimpinan Universitas yang ketika itu masih terpaksa tunduk pada ketentuan rezim Orde Baru masih sangat takut dengan nama besar Pers Mahasiswa.

Sepak terjang Rahman Tolleng dan Soe Hok Gie dengan pers mahasiswa-nya, di era 1974-1978 yang berandil besar menumbangkan Orde Lama masih menjadi trauma sejarah bagi rezim orde baru kala itu. Mau tidak mau, pimpinan Universitas apriori terhadap nama UKM Pers tersebut. Pihak Universitas bahkan mengancam, tidak mengizinkan “ada” jika nama sakral dan menyeramkan—bagi mereka—itu tidak dikuburkan.

Kenyataan tersebut membuat para aktifis dan pendiri UKM Pers tegang. Pro kontra bermunculan di antara mereka. Ada yang mau ngotot dengan nama besar Pers Mahasiswa itu, dan ada juga yang bersifat sedikit melunak. Perdebatan alot kembali mewarnai aktifitas keseharian para aktifis pers mahasiswa ketika itu.

Akhirnya, dengan berprinsip “apalah arti sebuah nama”, sambil mempertimbangkan sisi politisnya, maka nama tepat pada tanggal 2 Februari 1995, UKM Per situ merka ganti dengan nama UKM Media. Nama boleh berbeda, namun isi dan semangat tetap sama.

Perubahan nama dari UKM Pers (UKMP) menjadi UKM Media (UKMM) juga diiringi dengan pembentukan struktur pengurus baru. Nakhoda kepengurusan UKMM untuk pertama kalinya dipercayakan kepada Nasrul Tanjung, wakil ketua Syaiful Bahri (mahasiswa Kosmik Fisip) dan sekretaris umum Marhamah Nadir. Melalui SK Rektor nomor 1065/PT/04.H3/0/1995 dan dilantik pada tanggal 9 Februari. Tanggal 9 februari itulah yang kemudian diperingati sebagai hari ulang tahun Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Unhas setiap tahunnya.

Kepengurusan Nasrul Tanjung, periode 1995-1996, UKM Media belum mampu melakukan eksistensinya. Nasib UKMM masih harus melakukan pembenahan secara internal. Namun kepengurusan periode ini dianggap sebagai penanam bibit harapan cerah bagi perkembangan UKMM selanjutnya.

Kondisi seperti itu berlanjut hingga diadakannya Diklat Jurnalistik dan Kaderisasi I di pertengahan tahun 1995. Hasil dari diklat dan kaderisasi I itulah yang kemudian melahirkan aktifis-aktifis pers mahasiswa yang kini banyak mewarnai dunia pers di Makassar pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Dalam kepengurusan periode inilah juga untuk pertama kalinya diterbitkan tabloid mahasiswa Unhas, CATATAN KAKI, dengan motto, Kaki Tangan Demokrasi. Sebuah tabloid yang kemudian hari menjadi momok tersendiri bagi para pembesar Universitas dan pejabat di daerah Sulsel dan menjadi hantu yang ditakuti di republik ini, paling tidak di masa “jaya-jayanya rezim Orde-baru”. Tidak puas dengan hanya CATATAN KAKI, para pengurus UKMM kembali mengadakan radio kampus yang pertama hadirnya bernama lagaligo. Belakangan berubah nama menjadi SUAKA (Suara Kampus). Namun, harapan profesionalisme masih menjadi impian panjang.

Periode 1996-1997

Dari UKMM ke UKPM ke UKPPM

Setelah kepengurusan Nasrul Tanjung lengser, kepengurusan selanjutnya, periode 1996-1997, UKM Media dinakhodai oleh Agung Yusuf (mahasiswa 1993), sebagai ketua umum, sekretaris umum Muh. Yamin (Pertanian 1992) dan kordinator Dewan Pers, Andi Wahyudin Jalil, (Fakultas Hukum, kini jadi pengacara muda berbakat di Jakarta). Periode ini kembali para aktifis pers dan pengurus UKMM harus berhadapan dan bermain kucing-kucingan dengan pimpinan Universitas.

Musyawarah Besar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKMM) merekomendasikan untuk kembali memakai nama UKPM (Unit Kegiatan Pers Mahasiswa) alias UKM Pers. Rekomendasi tersebut kembali membuat kuping pembesar Unhas merah. Tanggapan dan kecaman kembali mendera pengurus UKMP/UKPM. Tawaran demi tawaran, di antara berbau intimidasi, membuat nama UKPM hanya bisa bertahan sekitar satu bulan. Dengan alasan klasik yang sudah using tapi masih cukup ampuh itu. Akhirnya pengurus UKPM kembali harus menerima kenyataan, dengan berbesar hati, demi masa depan UKPM, maka nama yang sangat ditakuti pejabat itu kembali diganti menjadi UKPPM (Unit Kegiatan Penerbita dan Penyiaran Mahasiswa). Nama inilah yang bisa bertahan hingga memasuki alam reformasi.

Pada periode ini, keberadaan UKPM yang sudah berubah nama menjadi UKPPM makin beragam. Eksistensinya makin Nampak. Keberandaannya makin diakui. Hal itu diperkuat dengan munculnya sejumlah tokoh-tokoh demonstran Unhas yang merupakan dedengkot dari UKPPM. Di antaranya yang sempat menggegerkan Unhas, Mohd. Isradi Zainal, Nasrul Tanjung, Ostaf Al-Mustafa, Andi Wahyuddin Jalil, Akbar Endra, Maqbul Halim, Hasbi L, Adi Ahsan Anwar, Suparno, dan sejumlah demonstran lainnya yang tidak sempat disebut satu persatu.

Sehingga muncul anggapan bahwa markas besar UKPPM yang sebenarnya sangat sumpek dan sempit itu sebagai tempat mangkalnya para demonstran. Memang diakui atau tidak, sejumlah perkumpulan pergerakan lahir dari para pengurus dan aktifis UKPPM. Di antaranya AMPD, FM ANAK (Forum Mahasiswa Anti Nepotisme dan Anti Kekerasan), lahir tahun 1997. Yang digagas oleh Ahdi Ahsan, Syawaluddin Arief dan A.S. Kambie.

Dinilai gerombolan dan lahirnya hari tragedi mahasiswa nasional

Sejumlah aksi besar dan menggegerkan digodok di markas UKPPM. Di antaranya aksi solidaritas tewasnya mahasiswa UMI akibat kenaikan sewa pete-pete. Tak urung kasih tersebut membuat Pangdam VII Wirabuana, Mayjend Sulatin, harus kehilangan jabatannya sebelum waktunya. Walau Akbar Endra, salah seorang pengurus dan pendiri UKPPM harus tertikam dan sempat mengalami perawatan intensif di rumah sakit. Aksi Anti Pajero, Aksi Anti Kekayaan Pejabat yang menyebabkan Hakamuddin Djamal, Sekwilda saat itu berurusan dengan pengadilan, aksi pengembalian nama Makassar untuk pertama kalinya, semuanya lahir dari pemikiran para aktifis pers mahasiswa yang banyak-banyak berdiskusi di secretariat UKPPM.

Sehingga aktifis UKPPM ketika itu tak ubahnya sebagai “kaum kiri” di kampus merah, Unhas. mereka dianggap kaum oposisi oleh para pengurus lembaga di Fakultas. Apalagi setelah terbentuknya Solidaritas Mahasiswa Unhas yang beranggotakan para ketua senat se-Unhas. Bahkan Amran Razak, Pembantu Rektor III Unhas, dengan gamblang menganggap para aktifis pers mahasiswa yang notabene para pengurus dan pemerhati UKPPM sebagai “gerombolan”. Karena sikap dan kebijakan mereka sering berbenturan dengan sikap dan kebijakan ketua-ketua lembaga dan petinggi Universitas.

Salah satu program kerja yang cukup monumental dalam periode ini, dengan digelarnya kegiatan PENA EMAS ’96 (Pekan Nasional Penerbitan Mahasiswa). Tak kurang 20 lembaga penerbitan kampus se-Indonesia menghadiri acara tersebut. Dalam kegiatan ini, dilaksanakan sarasehan aktifis pers se-Indonesia.

Tak urung kegiatan ini menyebabkan UKPPM harus berurusan dengan PWI Pusat. PWI Pusat enggan nama PENA EMAS dipakai untuk kegiatan tersebut. Karena nama tersebut merupakan penghargaan tertinggi bagi wartawan Indonesia, dan PWI merasa dilecehkan dengan dipakainya nama itu. Kekeraskepalaan pengurus UKPPM untuk mempertahankan nama itu membuat sejumlah pembicara penting dari Jakarta, yang umumnya para pengurus PWI tidak bersedia hadir.

Sastu sejarah bagi pergerakan mahasiswa Indonesia kembali lahir dari kegiatan Pena Emas ini. sejumlah aktifis pers mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia melakukan ikrar dan kebulatan tekad bersama untuk melakukan aksi solidaritas dan turut berduka cita atas gugurnya 3 mahasiswa UMI sebagai akibat dari keteledoran tentara, bulan April 1996 (Amarah ’96).

Sesuai kesepakatan para aktifis pers mahasiswa sei-Indonesia saat itu, Amarah ’96 (April Makassar Berdarah), ditetapkan sebagai hari tragedi Mahasiswa Nasional. Hal itu ditandai dengan cap jempol darah bersama di salah satu kuburan korban amarah ’96 di pekuburan Islam, Panaikang Makassar.

Periode ini pula dikenal sebagai periode galak-galaknya Tabloid CATATAN KAKI, yang waktu itu masih berbentuk majalah. CATATAN KAKI yang waktu itu dipegang Suparno sebagai pemimpin redaksi dan Baharuddin sebagai Redaktur Eksekutif, harus berurusan dengan Kodam karena berita-beritanya yang sering menyambar kuping militer. Para intel kasat-kusut mengusut keberadaan dan waktu terbitnya. Beberapa kali majalah CATATAN KAKI mengalami pembredelan. Baik oleh pihak rektorat, maupun oleh pihak Kodam. Bahkan pernah disket yang sudah seharusnya naik cetak dicuri di percetakan. Karena banyaknya tenaga terkuras, sehingga CATATAN KAKI mengalami beberapa kali pergantian struktur redaksi. Dari Suparno (Sastra), ke Anwar (Hukum), sebagai Pimred dan Rusman Manyyu sebagai redaktur pelaksana.

Kenyataan tersebut membuat UKPPM makin akrab dengan gelar yang diberikan oleh petinggi Universitas sebagai kelompok “gerombolan” atau UKM “Demo-Demo”, gelar abadi yang diberikan oleh Drs. Sahali Baddum, Kabiro Kemahasiswa Unhas.

Periode 1997-1998

Penerus ‘97

Tahun 1997-1998, tongkat estafet diteruskan ole Suparno (Mahasiswa Sastra Indonesia ’94) sebagai ketua umum, Burhanuddin (Mahasiswa Teknik Mesin ’94), sekretaris Umum, Kordinator Dewan Pers Agung Yusuf dan Baharuddin, sebagai Pimpinan redaksi CATATAN KAKI, Muannas (Mahasiswa Kosmik) kini sebagai pimpinan redaksi Tabloid FOKUS dan koresponden majalah TAJUK untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Dalam kepengurusan ini, UKPPM terus berbenah diri dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif, tanpa mengabaikan karakter aslinya, radikal tanpa kompromi, demi kejujuran, kebenaran dan keadilan. Dengan semangat idealism pers dan moral pers mahasiswa, segala kendala diatasi dengan mudah.

Kepengurusan ini juga kembali mengukir sejarah dengan suksesnya melakukan kegiatan berskala nasional, PENERUS ’97 (Pekan Nasional Penerbitan Kampus). Wwalau kondisi Unhas waktu itu sementara mencekam dengan terjadinya tawuran beruntun antar fakultas, namun kegiatan PENERUS yang berpusat di lantai I rektorat tetap jalan. Banyaknya program kerja dalam kepengurusan ini membuat majalah CATATAN KAKI dan SUAKA FM sedikit stagnan.

Aksi solidaritas dan peringatan tahun dibreidelnya majalah TEMPO, EDITOR dan DETIK oleh pemerintah orde baru merupakan agenda tahunan yang selalu diperingati dalam bentuk diskusi dan sarasehan. Salah satu peringatan tersebut sempat menghadirkan Dr. Alfian Mallarangeng bersama Prof. Dr A Muis dan Tomi Lebang. Tudang Sipulung di pelataran PKM I lantai I menjadi kegiatan yang selalu mengisi program kerja dalam kepengurusan ini. berbagai pakar di Makassar dihadirkan. Tokoh LSM turut mewarnai kegiatan-kegiatan tersebut.

Periode 1998-1999

Menolak Pencalonan Soeharto Sebagai Presiden RI

Dalam Musyawarah Besar III Februari 1998, untuk periode 1998-1999, tampuk kepengurusan dipegang oleh Baharuddin (Bahar M. Kutana), mahasiswa Sastra Asia Barat angkatan ’94 sebagai ketua umum dan Humaerah (sastra Inggris ’94) sebagai sekretaris umum. Kordinator Dewan Pers dipegang oleh Rahman Karim (Hukum) dan Pimpinan Redaksi CATATAN KAKI kembali dipegang oleh Suparno.

Dalam Musyawarah Besar UKPPM, direkomendasikan kepada pengurus untuk menolak Soeharto untuk kembali dicalonkan sebagai Presiden RI. Ketika itu, yang namanya Soeharto sekeluarga masih merupakan momok besar bagi pergerakan mahasiswa Unhas. meskipun hal itu bukan tuntutan baru bagi aktifis pers mahasiswa Unhas.

Maka sesuai dengan amanah rekomendasi, pengurus UKPPM ketika itu, mengeluarkan press release, menolak Soeharto sebagai calon Presiden RI 1998. Bahkan pengurus UKPPM sempat membuat baju kaos berwarna putih dengan tulisan “Menolak Jenderal “S” sebagai Presiden RI, sebuah kegiatan yang dinilai makar saat itu. Bukan Cuma sekadar itu, para pengurus UKPPM membentuk KAMUH (Kesatuan Mahasiswa Unhas) di bawah kordinator Hasbi L, sempat melakukan demonstrasi yang sangat mendebarkan di masanya. Jalan protocol, Urip Soemohardjo menjadi saksi bisu. Ketika mengarak spanduk bertuliskan, “Gantung Soeharto” sepanjang jalan.

Ketika Soeharto sekeluarga masih dianggap “macan lapar” oleh media umum, maka ketika itu CATATAN KAKI, sudah terbit dengan kritikan-kritikan pedasnya kepada Soeharto cs. Di antaranya sempat dijadikan Laporan Utama, “Macetnya Soehartokrasi”, “Soeharto dan Militerorisme” serta laporang tentang harta kekayaan dan yayasan-yayasan serta perusahaan-perusahaan Soeharto beserta konco-konconya.

Keterbatasan dana, sehingga CATATAN KAKI yang hanya dicetak 500 eksamplar, terpaksa difotocopy guna memenuhi permintaan masyarakat. CATATAN KAKI pada saat ini, sebagai majalah yang berani menyampaikan kebenaran tanpa “takut” dibreidel, menjadi bacaan alternatif di Makassar.

Menjadi lokomotif gerakan

Ketika teriakan reformasi makin berdengung di republik ini, UKPPM tidak ketinggalan. Atas prakarsa pengurus periode ini, UKPPM “memaksa” sejumlah Guru Besar Unhas, di antaranya Prof. Dr. A Muis, Prof. Dr Mattulada, Prof Dr Halide dan sebagainya, untuk melakukan mimbar akademik, meneriakkan reformasi dari kampus merah untuk pertama kalinya di pelataran gedung Rektorat Unhas.

Bukan cuma sampai di situ, pengurus UKPPM juga menerbitkan harian WANTED yang mengcover semua kegiatan reformasi setiap harinya di bumi Makassar, yang hingga kini masih tersimpan apik di tangan para kader UKPPM dan menjadi saksi sejarah. Kelak menjadi sangat dibutuhkan untuk dijadikan bahan-bahan dalam menelusuri sejarah perjuangan mahasiswa dan rakyat Makassar dalam reformasi.

Kelihaian dan keotentikannya dalam mengcover berita dan peristiwa yang berkembang menjadikan UKPPM, CATATAN KAKI, kerap dijadikan bahan rujukan oleh para peneliti nasional.

CATATAN KAKI berubah

Euphoria reformasi, di mana kran kebebasan, termasuk kebebasan Pers dan Grafika membuat orang yang selama ini bungkam kembali bersuara lantang. Tabloid dan media lokal bermunculan dengan suara yang sangat lantang. Fenomena tersebut, membuat CATATAN KAKI, karena keterbatasan dana, kewalahan.

Maka pada pertengahan pengurus ini, kepemimpinan CATATAN KAKI diserahterimakan kepada M. Idris (Kosmik ’94) sebagai Pimred. Faisal A. Taqwa dan Nirma Hasyim, sebagai Redaktur Pelaksana. Tampilnya Idris sebagai Pimred, membawa perubahan besar bagi CATATAN KAKI.

Berdasar atas fenomena yang berkembang, maka pengurus memandang perlu untuk melakukan perubahan nama dalam CATATAN KAKI. Maka melalui rapat pengurus di Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep, pengurus mengeluarkan rekomendasi nomor 030/C/UKPPM-UH/98, guna memandatir kepada masing-masing: Agung Yusuf (kordinator), Anwar, Muannas, Suparno dan M. Idris, sebagai Tim Penggodok dan penyusun tim Tabloid Mahasiswa CATATAN KAKI.

Hasil godokan tim tersebut kemudian dirapatkan pada tanggal 10 Oktober 1998 di kampus Unhas. sejak itu, CATATAN KAKI yang terbit 10 kali dalam bentuk majalah, berubah menjadi Tabloid. Untuk pertama kalinya CATATAN KAKI terbit dalam bentuk Tabloid pada edisi 11 Januari 1999.

Menjadi rujukan peneliti nasional, disomasi dan tempat pengaduan rakyat

Meski media lokal sudah bertebaran dengan suara lantang, namun CATATAN KAKI dengan cirri khasnya tetap tampil beda di tengah-tengah euphoria pers. Terbukti edisi perdana dalam bentuk Tabloid, Laporan Utama CATATAN KAKI, “Mahasiswa Berjuang dan Berjuang”, menjadi salah-satu rujukan seorang peneliti nasional dan beberapa penulis buku tentang secara pergerakan mahasiswa Indonesia.

Selain itu, salah-satu rubriknya, Rubrik Aspirasi, yang mengangkat “Soeharto Kecil dari Lalabatariaja”, sempat mendapat Somasi dari Pemda TK II Soppeng. Karena rubrik tersebut mengabarkan keterlibatan Pemda setempat dalam pencaplokan tanah rakyat di tanah Balengge, desa Lalabatariaja, Donri-donri Soppeng. Naiknya berita tersebut merupakan hasil investigasi, setelah sebelumnya warga Lalabatariaja mendatangi markas UKPPM, mengadukan nasibnya. Namun somasi itu akhirnya premature, setelah pengurus UKPPM menyatakan lewat media, siap ke PTUN.

Dijadikannya markas UKPPM sebagai tempat pengaduan rakyat yang dirampas haknya, bukan sekali itu. Beberapa bulan sebelumnya sejumlah warga mendatangi UKPPM, mengadukan halnya. Termasuk beberapa tahun sebelumnya, warga Lae-Lae dan Karuwisi juga melakukan hal yang sama. Hal itu menandakan bahwa keberadaan UKPPM makin dekat dengan rakyat kecil, serta makin mendapat tempat di hati mereka.

Periode 1999-2000

Kembali ke Khittah dan Tetap Oposisi

Periode 1999-2000, berdasar Musyawarah Besar di GPI, kepemimpinan UKPPM diserahterimakan kepada M. Idris, sebagai ketua Umum dan Faisal A. Taqwa sebagai sekretaris umum. CATATAN KAKI dialihkan kepada A.S. Kambie (Sastra Arab ’96) sebagai pemimpin redaksi dan Hayati Maulana Nur (Ekonomi ’96), Nirma Hasyim (Hubungan Internasional ’95) sebagai redaktur pelaksana. Dalam kepengurusan ini, kembali menorehkan sejarah tersendiri bagi pers mahasiswa Unhas.

Tonggak sejara kembali terukir indah nan gemilang bagi pers mahasiswa Unhas, dengan kembalinya nama UKPPM menjadi UKPM (Unit Kegiatan Pers Mahasiswa). Dan asasnya yang sebelumnya Pancasila, berubah menjadi asas Sosialis Demokrat.

Awal periode yang ini ditandai dengan kegiatan South Sulawesi Broadcasting Contest. Kegiatan yang diketuai oleh Sulviayani Suardi(Kosmik ’97) dan Haslinda (Fisika ’96) sebagai sekretaris ini berupa lomba menyiar dalam bahasa Inggris berlangsung pada bulan Juni 1999, bekerjasama dengan RRI Makassar.

Kegiatan lainnya berupa penerbitan Tabloid CATATAN KAKI. Hingga buku kecil ini ditulis CATATAN KAKI sudah memasuki edisi ke-15.

Selain itu, pelatihan Jurnalistik di Sekolah Menengah Umum makin digalakkan. Serta kegiatan dalam bentuk kajian dan diskusi makin diintesifkan. Kendala besar yang dihadapi pengurus dalam periode ini, keterlibatan para kader UKPM di sejumlah media lokal dan nasional. Tidak bisa dipungkiri, maraknya penerbitan umum, menjadikan UKPM sebagai tetmpat permintaan rerporter dan staf redaksi oleg media-media tersebut. Keaktifan kader UKPM tersebut, menyebabkan penerbitan CATATAN KAKI dikelola ole para kader lepasan diklat dan kaderisasi muda. Namun bukan berarti CATATAN KAKI menurun. Kehadiran kader muda ini menjadi nuansa tersendiri dengan semangat mudanya masing-masing.

Di bawah kepemimpinan A.S. Kambie, CATATAN KAKI tampil dengan gaya analisis faktuil. Berusaha menguak berita di balik berita sebuah berita. Edisi ke-13 CATATAN KAKI tampil dengan Laput: “Marxisme Menghantui Indonesia”, edisi selanjutnya tampil dengan edisi khusus, “Stop Budaya Kekerasan”.

Di penghujung 1999, UKPM kembali melakukan aksi. Kali ini, mereka tampil menggugat kepemimpinan Gus Dur. UKPM Unhas membentuk Barisan Oposisi Mahasiswa (BOM) dan Ampera (Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat).

Kedatangan Gus Dur di kota Makassar, 30 Desember 1999, tidak mereka sia-siakan. Mereka kembali membuktikan diri sebagai demonstran sejati yang tidak mengenal kompromi. Dengan menggelar spanduk “Seret Gus Dur ke Sidang Istimewa”, beberapa aktifis UKPM mencegat iring-iringan Gus Dur di pintu I Unhas. iring-iringan sacral itu sempat tertahan 15 menit. Bahkan beberapa di antaranya ada yang sempat “memukul” mobil Indonesia I yang ditumpangi Gus Dur. Sayang aksi tersebut tidak sempat diliput media. Karena media pada saat itu berkosentrasi di Balai Manunggal TNI rakyat. Kegiatan tersebut bukan berarti karena kebencian teradap Gus Dur. Tetapi lebih karena cinta kepada Gus Dur, bangsa dan Negara. Kegiatan tersebut hanya dimaksudkan sebagai bahan kritikan bagi pemerintahan Gus Dur.

Di penghujung kepengurusan ini, kembali melangsungkan sebuah kegiatan besar berskala nasional, “Kampanye Rekonsiliasi Nasional”, perspektif seni budaya dan teknologi. Berlangsung di Gedung Penelitian Ilmiah Unhas, pada tanggal 25 Januari 2000, dengan menampilkan Sudirman HN, sebagai moderator, Seno Gumira Aji Darma, Aslan Abidin, Mochtar Pabottingi dan Prof Dr Fachruddin Ambo Enre, sebagai pembicara. Acara yang merupakan kerja-sama dengan yayasan Sains dan Estetikan (SET), Jakarta ini juga menampilkan Cuplikan Film “Puisi Tak Terkuburkan” karya Garin Nugroho. Disiarkan oleh radio Telstar-Makassar.

Hari-hari terakhir menjelang Musyawarah Besar dan pergantian pengurus, UKPM kembali melakukan kegiatan, ulang tahun UKPM, 2 Februari 2000 di Hotel Sahid, dirangkaikan dengan dialog sipakainge yang menampilkan pembicara Pangdam VII Wirabuana Mayjend Agus Wirahadikusumah.

Tanggal 7 Februari, dilangsungkan Musyawarah Besar UKPM di GPI Unhas. yang merupakan Mubes Pertama di tahun 2000, abad 21. Apakah terpilihnya pengurus baru nantinya akan kembali menorehkan tinta emas bagi dunia pers mahasiswa di tanah air. Nampaknya sejarahlah yang akan membuktikannya. Yang jelas, UKPM akan selalu bertekad, dengan semangat pers mahasiswa, UKPM akan selalu hadir dan mengalir untuk kejujuran, kebenaran dan keadilan. Dirgahayu UKPM yang ke-5. Millennium ketiga akan menantangmu dalam berjuang. Ratusan juta rakyat Indonesia menanti karya-karya dan baktimu. Viva pers mahasiswa Unhas. Viva UKPM Unhas. sampai di sini, UKPM masih sedang merekam sejarahnya. Periode 2000-2001 dan 2001-2002 (dan seterusnya) belum dapat terekspose.

(Edisi Skripsi 1) Pers Mahasiswa di Tengah Kondisi Politik-Ekonomi-Sosial Refresif Orde Baru

Perlu untuk memahami karakter suatu pemerintahan, untuk mendapatkan gambaran utuh tentang sebuah gerakan protes atau perlawanan. Pers mahasiswa Catatan Kaki, yang lahir satu kuartal terakhir tahun tumbangnya Soeharto, menjadi satu bentuk dan wadah kritik terhadap pemerintahan Orde Baru. Maka, gambaran karakteristik Orde Baru perlu diketahui dan dipahami.

Rezim Orde Baru dibangun dengan dukungan penuh dari kelompok-kelompok yang ingin terbebas dari kekacauan masa lalu, baik kekacauan politik, ekonomi, maupun budaya pada masa Orde Lama dengan Soekarno sebagai presiden.

Gerakan pertama yang dilakukan pemerintahan Orde Baru untuk menyusun program-program dalam berbagai bidang yang akan diterapkan dan dijalankan pemerintahan ini adalah seminar Angkatan Darat kedua di Bandung pada 25 Agustus 1966. Seminar itu diselenggarakan oleh Letjend Soewarto, komandan Seskoad (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat) untuk menyiapkan program bagi Angkatan Darat di masa Orde Baru dan membicarakan tiga masalah besar negeri ini: politik, ekonomi dan militer.

Soewarto, di akhir masa Orde Lama, memang telah menyiapkan program yang bermaksud agar Angkatan Darat siap memimpin negeri ini. Maka diadakanlah kursus untuk Seskoad. 50% kurikulum dari kursus itu terdiri dari kursus kemiliteran dan sisanya adalah ilmu ekonomi, ilmu hukum, politik, sosiologi dan filsafat. Di antara senior Angkatan Darat yang mengikuti kursus itu adalah Soeharto yang kemudian menjadi presiden kedua.

Seminar Angkatan Darat kedua berperan besar terhadap kebijakan-kebijakan Orde Baru yang dijalankan selanjutnya. Konsep-konsep dasar tentang pengertian Orde Baru disusun dalam seminar ini. Adapun cuplikan lengkap dari pengertian Orde Baru yang dirumuskan dalam seminar itu adalah:

1. musuh utama Orde Baru adalah PKI/pengikut-pengikutnya yaitu Orde Lama.
2. Orde Baru adalah satu sikap mental.
3. tujuan Orde Baru adalah menciptakan kehidupan politik, ekonomi dan kultural, yang dijiwai moral pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Orde Baru menghendaki pemikiran yang lebih realistis dan pragmatis, walaupun tidak meninggalkan idealisme perjuangan.
5. Orde Baru menghendaki diutamakannya kepentingan nasional, walaupun tidak meninggalkan commitment ideologi perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme.
6. Orde Baru menginginkan suatu tata susunan yang lebih stabil berdasarkan lembaga-lembaga (institusional), misalnya MPRS, DPR, Kabinet dan Musyawarah), dan tidak kurang dipengaruhi oleh oknum-oknum yang dapat menimbulkan kultus individu; akan tetapi Orde Baru tidak menolak pimpinan yang kuat dan pemerintahan yang kuat dan pemerintahan yang kuat, malahan menghendaki ciri-ciri yang demikian dalam masa pembangunan.
7. Orde Baru menghendaki pengutamaan konsolidasi ekonomi dan sosial dalam negeri.
8. Orde Baru menghendaki pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari cita-cita demokrasi politik dan demorakrasi ekonomi.
9. Orde Baru menghendaki satu tata politik dan ekonomi berdasarkan pancasila, UUD 1945, dan mempunyai prinsip idiil, operasional dalam ketetapan MPRS IV/1966.
10. Orde Baru adalah satu tata politik dan ekonomi yang belum mempunyai kenyataan, yang ada baru satu iklim yang cukup menguntungkan bagi pertumbuhan Orde Baru ini.
11. Orde Baru adalah satu proses peralihan dari Orde Lama ke suatu tatanan baru.
12. Orde Baru masih menunggu pelaksanaan dari segala ketetapan MPRS IV/1966.
13. Orde Baru harus didukung oleh pimpinan yang berjiwa Orde Baru yang menduduki tempat-tempat strategis.
14. Orde Baru harus didukung oleh suatu imbangan kekuatan yang dimenangkan oleh barisan Orde Baru[1].

Keterlibatan militer dalam penyusunan agenda Orde Baru yang memang untuk menyiapkan militer memimpin rezim ini, berimbas besar terhadap berbagai lini kehidupan masyarakat sepanjang masa Orde Baru. Militer dilibatkan dalam setiap institusi yang dibangun Orde Baru untuk menunjang dan menjalankan kekuasaannya. Terutama dalam bidang politik dan ekonomi, militer menjadi peran utama[2].

Orde Baru juga membangun sebuah Negara patrimonial. Negara semacam ini adalah di mana persepsi kultural tentang pola hubungan, baik atas-bawah maupun bapak-anak-buah, mewarnai hubungan sosial politik. Hasilnya bisa suatu sistem politik dalam bentuk hirarki yang terdiri dari hirarki-hirarki kecil, ribuan malah puluhan ribu jumlahnya, yang berhimpit-himpit satu sama lain bagi yang setara dan tidak setara bertunggangan satu di atas yang lain secara vertikal yang pada akhirnya membangun hirarki besar, lengkap, dalam suatu hubungan kekeluargaan di mana Negara dilihat sebagai keluarga besar dengan seorang bapak di puncaknya[3].Hubungan paternalistik seperti inilah yang oleh Orde Baru dipertahankan dengan Soeharto sebagai bapaknya.

Pola hubungan paternal yang dijalankan pemerintah Orde Baru dan pemberian kekuasaan kepada militer untuk mengelola kerja-kerja pemerintahan, dari ekonomi, politik, sosial dan sebagainya, menciptakan satu karakter pemerintahan yang otoriter. Militer menjadi pemeran utama dalam rezim Orde Baru. Sepanjang perjalanan rezim ini, militer ditempatkan di setiap posisi penting dalam struktur pemerintahan, dari pusat hingga daerah-daerah. Selain itu pula, militer membangun basis-basis teritorial di seluruh pelosok daerah, untuk memantau dan menjalankan sistem keamanan.

Pada masa awal Orde Baru, trauma terhadap kondisi politik, ekonomi dan sosial masa Orde Lama, menuntut penggagas dan pendukung Orde Baru untuk pertama-tama menciptakan kestabilan politik, ekonomi dan sosial. Akan tetapi hal ini terus berlanjut hingga berdampak pada pemaksaan kepada setiap institusi yang tak mau bergabung dengan langgam politik yang diinginkan rezim ditindas dan disingkirkan, atas nama komitmen pada stabilisasi ekonomi dan politik[4].

Perlahan-lahan Orde Baru mulai menyusun kekuatan-kekuatan pendukung untuk mempertahankan kekuasaannya. Berbagai upaya dilakukan untuk menyeragamkan setiap bidang ke dalam satu bentuk. Penyederhanaan partai pada tahun 1975, penyatuan organisasi kepemudaan ke dalam KNPI, organisasi jurnalis ke dalam PWI, organisasi keagamaan ke dalam MUI dan sebagainya. Dan militer adalah penjaga keamanan untuk setiap aksi atau protes terhadap pemerintahan Orde Baru.

****

Telah dikatakan sebelumnya, agenda penting Orde Baru disusun pada Seminar Angkatan Darat Kedua di Bandung 25 Agustus 1966. Pada seminar itu, dibagi tiga kelompok yang kemudian disebut dengan sindikat untuk membicarakan tiga hal: ekonomi, politik dan militer[5].

Beberapa dari anggota sindikat ekonomi kemudian pada tahun 1968 diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menjadi tim penasehat ekonomi Jenderal Soeharto. Tim ini yang disebut dengan “para teknokrat“ mulai menyusun langkah-langkah kebijakan ekonomi secara luas, demikian juga langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan stabilitas makroekonomi dan memperbaiki ekonomi Indonesia, termasuk infrastrukturnya yang rusak.

Maka, dengan Widjoyo sebagai pimpinan tim, dibentuklah Tim Teknis Penanaman Modal Asing. Pada tahun-tahun awal Orde Baru ini, menarik modal asing ke Indonesia dipandang sangat penting mengingat tipisnya tabungan domestik untuk penanaman modal. Widjoyo menunjuk Mohammad Sadli sebagai ketua tim teknis periode 1967-1973.

Usaha-usaha untuk menarik investor ke dalam negeri mulai dilakukan di akhir 1960-an dengan tujuan promosi investasi. Tak sukar menarik investor ke Indonesia, karena Indonesia belum memiliki Negara-negara pesaing. Pada waktu itu pemerintah belum memberlakukan syarat bahwa modal asing hanya bisa masuk Indonesia dalam bentuk usaha patungan (joint ventures), walaupun telah direkomendasikan agar para investor asing membentuk usaha patungan dengan mitra Indonesia. Factor lain yang dianggap menguntungkan oleh tim teknis ini untuk Indonesia adalah dihapuskannya pengendalian devisa. Selain itu, tim teknis ini juga menawarkan masa bebas pajak kepada investor. Jadi, kepemilikan asing 100%, tiadanya pengendalian devisa, masa bebas pajak, dan peluang mengeksploitasi berbagai sumberdaya alam Indonesia yang melimpah—semua itu merupakan faktor yang menjadikan Indonesia sebagai tempat penanaman modal asing yang cocok[6].

Keberhasilan menarik investor ini, membawa Indonesia ke masa kesejahteraan masyarakat secara umum. Rencana pembangunan ekonomi memiliki dampak yang positif yang mengalir ke pelosok-pelosok. Hingga awal 1980-an, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Tahun 1971 hingga 1981, tingkat pertumbuhan tahunan Produksi Domestik Bruto (PDB) berkisar pada angka 7,7% dan tidak pernah ada dibawah 5%. Prestasi ini kebanyakan karena pendapatan dari minyak, yang tetap tinggi hingga tahun 1982, terutama dipicu lagi oleh perang Irak-Iran 1979. Pada tahun 1981, Indonesia merupakan penghasil gas alam cair terbesar di dunia. Kaum nasionalis ekonomi memanfaatkan renggangnya tingkat ketergantungan terhadap donor luar sebagai alasan untuk menuntut lebih besarnya peranan perusahaan Negara (BUMN), pemberdayaan usaha dalam negeri, dan pembatasan terhadap perusahaan asing[7].

Meski pembangunan ekonomi dengan prinsip penarikan minat inverstor ini membawa perubahan terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi ia menimbulkan masalah serius terhadap matinya usaha kecil masyarakat. Relokasi industri Negara-negara maju ke Indonesia memang mempercepat Industrialisasi besar di Indonesia, namun industrialiasi itu tidak difokuskan kepada industri besar. Yang muncul adalah industri pangan seperti pabrik bumbu masak Mi-Won. Industri besar yang dapat menyokong industri-industri lain, seperti industri berat, tidak tampil ke permukaan[8].

Penanaman Modal Asing ini mulai diragukan oleh banyak kalangan khususnya mahasiswa akan manfaatnya pada awal 1970-an. Di masa dini itu, para teknokrat masih dapat berbicara dengan mahasiswa, khususnya mahasiswa ekonomi, karena teknokrat adalah guru-guru mereka. Namun pada 1973 bulan madu antara professor dan mahasiswa sudah berlalu. Maka pada 1973-1974 muncul generasi baru mahasiswa yang kecewa dengan perkembangan ekonomi terakhir[9]. Puncaknya adalah Lima belas Januari 1974 di mana aksi mahasiswa besar-besaran menentang modal asing Jepang.

Memasuki 1980-an, Indonesia mulai mengalami krisis dalam ekonomi. Krisis keuangan Asia menceburkan Indonesia ke dalam bencana ekonomi, sehingga tak ada lagi alasan utama rakyat untuk mendukung pemerintahan. Modal-modal yang mengalir ke Indonesia lebih banyak dikorupsi oleh para teknokrat dan pengusaha yang dekat dengan kekuasaan.

****

Stabilitas politik menjadi agenda utama di samping stabilitas ekonomi. Berbagai upaya dilakukan Orde Baru untuk menyingkirkan sisa-sisa kekuatan politik Orde Lama. Tujuan paling dasar dari pembangunan Orde Baru adalah mengantisipasi bangkitnya pengaruh Soekarnois dan PKI dalam pemerintahan. Para tawanan Orde Baru yang diduga sebagai anggota PKI ataupun orang-orang yang punya kaitan dengan PKI dikirim ke penjara atau ke pulau-pulau pembuangan tempat khusus tawanan Orde Baru.

Berbeda dengan pemecahan-pemecahan masalah-masalah ekonomi yang banyak dipengaruhi oleh para ekonom dari Universitas Indonesia, cara pemerintahan Orde Baru dalam upaya mengendalikan masalah-masalah politik lebih banyak dipengaruhi oleh saran-saran dari para perwira Angkatan Darat yang menjadi asisten pribadi Soeharto: Major Jenderal Hoermadani dan Major Jenderal Ali Moertopo. Ali Moertopo kemudian lebih dikenal sebagai arsitek politik Orde Baru.

Periode awal Orde Baru 1965-1975 mengundang beragam pendapat dari pengamat dalam dan luar negeri. Sayap kanan memuji pemerintahan Soeharto karena membasmi PKI dan mengadopsi kebijakan yang pro-Barat. Sebaliknya, sayap kiri mencibirnya karena dua kebijakan tersebut. Di antara para pengamat yang kurang memihak, terdapat banyak pengamat yang, di samping memuji prestasi pemerintahan Soeharto dalam menyeimbangkan ekonomi, juga mengutuk catatan buruk hak asasi manusia dan korupsi pemerintahan tersebut[10].

Untuk menyingkirkan sisa-sisa pengaruh Soekarnois dan unsur PKI dalam pemerintahan, maka usaha yang dilakukan Orde Baru adalah mengamankan agenda Politik Pemilu yang direncanakan pada tahun 1968 dari partai-partai lama yang diduga masih tersimpan sisa-sisa pengaruh Soekarno. Dari sini muncullah konsep perombakan struktur politik oleh Ali Moertopo yang dikenal dengan istilah “Strategi Politik Nasional”. Dalam bukunya Strategi Politiki Nasional, Ali Moertopo menulis:

Bahwa penataan kehidupan politik yang dirancang pada awal Orde Baru diarahkan agar secepat mungkin dapat dicapai stabilisasi kehidupan politik dan penyederhanaan struktur kepartaian, introduksi pengangkatan dalam anggota DPR dan MPR, dan format Pemilu berikut 12 item consensus tentang itu yang dicapai antara kekuatan-kekuatan politik sipil dari partai, kalangan ABRI (TNI-AD), dan pemerintah dibuat dalam rangka mendukung ide stabilisasi politik dan ekonomi tersebut[11]

Salah satu penjabarannya adalah dengan menyederhanakan partai-partai politik dan melakukan de-Soekarnoisasi atas massa di bawah. Strategi ini diimplementasikan berkaitan dengan agenda-agenda politik nasional yang harus dilaksanakan sebagai hasil dari siding MPRS.

Selain upaya untuk menyederhanakan partai-partai dan menyingkirkan pengaruh partai-partai lama yang masih memiliki unsur Soekarnois, Orde Baru juga berusaha untuk meminggirkan peranan mahasiswa. Terkesan paradoks, karena mahasiswalah yang ikut bersama Angkatan Darat menghadapi Orde Lama. Seperti diakui Ali Moertopo dalam tulisannya:

Selain itu gerakan dan kegiatan ekstra parlementer dibatasi sehingga keadaan telah dapat dikembalikan kepada situasi normal. Aksi-aksi mahasiswa Menggugat, Kita Ingin Tahu, dan Komite Anti Korupsi berlangsung secara temporer karena tidak didukung oleh rakyat[12].

Upaya pemerintah untuk meminggirkan peranan partai politik dan peranan mahasiswa dalam pemerintahan Orde Baru membuat mahasiswa kecewa. Akan tetapi, keputusan itu didukung oleh para perwira Angkatan Darat dan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan.

Salah satu keseriusan Soeharto untuk menyederhanakan partai dalam rangka menyingkirkan unsur-unsur Soekarnois adalah dengan mendesak MPRS untuk menunda Pemilu yang ditetapkan MPRS dalam Sidang bulan Maret 1967 yang jatuh selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968. salah satu alasannya adalah pemerintah masih belum dapat memastikan hubungan yang paling diinginkan organisasi-organisasi politik rakyat. Jika Pemilu dipaksakan, tentu akan berbahaya bagi pemerintahan baru. Karena jika ternyata pamor pemerintahan Soeharto itu tidak baik di mata rakyat, maka dalam Pemilu yang direncanakan tahun 1968 itu dapat dimenangkan oleh partai politik yang memilki hubungan dekat Orde Lama. Akhirnya Pemilu diundur sampai tahun 1971[13].

Partai-partai kemudian dikelompokkan menjadi tiga golongan: Golongan Nasionalis, Golongan Spritualis, dan Golongan Karya. Dalam MPR hasil Pemilu 1971 sudah diputuskan tentang penyederhanaan partai-partai politik. Bahkan, dinyatakan dengan tegas bahwa hanya tiga partai yang akan menjadi peserta Pemilu pada tahun 1977. kondisi ini mengharuskan partai-partai politik mengambil satu pilihan yaitu mengganti partai sebagai syarat untuk bisa mengikuti Pemilu 1977. Pada tanggal 10 Januari 1973 “Kelompok Demokrasi Pembangunan” yang terdiri dari PNI, Partai IPKI, Partai Katolik, Partai Murba, Partai Kristen Indonesia menyatakan memfusikan diri ke dalam satu kesatuan wadah kegiatan politik dengan nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada tanggal 13 Februari 1973 Partai NU, Parmusi, PSII, dan PI Perti menggabungkan kegiatan politiknya dalam wadah Partai Persatuan Pembangunan (PPP)[14].

Setelah keberhasilan Orde Baru dalam menyederhanakan partai menjadi tiga, usaha kemudian berlanjut kepada bagaimana menjadikan Golkar menjadi partai penguasa. Usaha-usaha ini nantinya akan menjadi satu catatan panjang bagaimana militer turut menciptakan kondisi politik yang refresif dalam memaksa banyak masyarakat Indonesia untuk memilih Golkar.

Refresifitas itu juga ditunjukkan dalam merespon aksi-aksi protes mahasiswa. Aksi-aksi protes mahasiswa seiring dengan banyaknya permasalahan yang mulai muncul dari masa awal Orde Baru. Para mahasiswa mulai memprotes kasus korupsi yang mencuat tahun 1967. Pers-pers memberitakan tentang kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para Jenderal yang dekat dengan Presiden, seperti Ibnu Sutowo (Direktur Pertamina), Jenderal Alamsyah (Aspri), Surjo, Suhardiman, Soedjono Hoemardani, dan Achmad Tirtosudiro (Direktur Bulog)[15].

Januari 1970 aksi mahasiswa mulai turun ke jalan dipimpin oleh aktifis-aktifis yang pernah ikut dalam demonstrasi tahun 1965-1966. Aksi itu direspon oleh presiden dengan dikeluarkan dua keputusan pada tanggal 31 Januari 1970 Keppres nomor 12 tahun 1970 tentang pembentukan komisi 4, dan Keppres nomor 13 tahun 1970 tentang pengangkatan Dr. Mohammad Hatta sebagai penasehat presiden.

Dikeluarkan Keppres itu, aksi mahasiswa pun mulai surut. Tapi, aksi mahasiswa kembali membesar ketika pemerintah hanya mengadili kasus-kasus kecil, sementara kasus-kasus korupsi besar seperti Pertamina dan bulog tak tersentuh. Pemerintah bersikap resisten terhadap semua kritikan. Pemerintah terus menolak kritikan-kritikan umum itu.

Masalah lain yang disoroti mahasiswa adalah pembangunan Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 1971-972. pembangunan TMII itu dianggap oleh mahasiswa sebagai proyek yang memboros uang Negara. Rencana pembangunan TMII itu diakui oleh Pangkopkamtib Jenderal TNI Soemitro:

Rencana pembanguanan Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 1972 menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa dan para teknokrat Widjojo Cs. Gagasan Bu Harto dianggap tidak tepat dan bertentangan dengan kepentingan Negara mengingat biayanya terlampau mahal dan tidak jelas cara memperoleh dananya. Disebut-sebut biaya proyek tersebut mencapai Rp. 10,5 miliar. Proyek tersebut dianggap terlampau dini dicanangkan sehingga tidak ada bedanya dengan proyek mercusuar di zaman Nasakom.[16]

Protes mahasiswa menentang pembangunan proyek TMII itu mendapat tanggapan politik yang keras dari Soeharto. Dinyatakan Soeharto dalam Pidatonya pada kesempatan peresmian rumah sakit Pertamina:

“Kalau pada saat ini ada yang melanggar konstitusi, saya akan kembali pada sikap saya ketika menghadapi PKI pada bulan Oktober 1965 dengan menggunakan Supersemar.” Soeharto menambahkan bahwa orang yang paling menyokong ketika itu adalah istrinya, Front Pancasila, dan generasi 66. presiden Soeharto aksi protes saat itu yang dianggapnya telah menyalah-gunakan sistem demokrasi.[17]

Pernyataan politik Soeharto itu membuat aksi-aksi demonstrasi turun ke jalan mulai menurun. Sikap tegas itu ditunjukkan pula dengan melakukan aksi penahanan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menentang proyek pembangunan TMII. H.J. Princen, Ketua Lembaga Pembelaan Hak Asasi Manusia, Arief Budiman, dan dua mahasiswa lainnya ditangkap oleh aparat Komando Pemulihan Keamanan (Kopkamtib).

Sejak itu hingga tahun 1974, aksi mahasiswa terus bergejolak dengan berbagai macam isu. Puncaknya adalah pada Januari 1974. Isu yang dibawa mahasiswa adalah penolakan terhadap bantuan modal asing. Aksi mahasiswa ini didukung angkatan 66. Pada 9 Januari 1974, mahasiswa ITB melakukan pembakaran patung Sodjono Hoemardani dan Perdana Menteri Jepang Tanaka yang berencana datang ke Indonesia 15 Januari 1974. Para mahasiswa memberi sindiran dengan menyebut penasehat presiden bidang ekonomi Soejono Hoemardani sebagai “dukun palsu”, dan Ali Moertopo sebagai “calo politik”.

Aksi mahasiswa semakin gencar menjelang kedatangan PM Jepang Tanaka. Hariman Siregar, selaku ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, mengatakan kepada Soemitro, bahwa mahasiswa akan melakukan aksi pada hari kedatangan PM Jepang Tanaka. Mahasiswa juga berniat untuk berdiskusi dengan PM Jepang Tanaka. Soemitro menyanggupi keinginan mahasiswa. Tapi kemudian Hariman Siregar memutuskan bahwa tidak ada dialog. Dialog diganti dengan aksi demonstrasi ke jalan. Pada tanggal 15 Januari 1974, ketika mahasiswa masih ada di jalan Salemba, di Pasar Senen, sudah terjadi aksi perusakan dan pembakaran.

Akibat dari peristiwa 15 Januari 1974, situasi Jakarta semakin mencekam. Dalam peristiwa itu tercatat korban 11 orang tewas, 17 orang luka berat, 120 orang luka ringan, dan 775 orang ditahan oleh aparat keamanan. Di antara yang tertangkap itu terdapat aktivis mahasiswa, beberapa guru besar dan dosen UI, dan tokoh LSM.

Peristiwa 15 Januari 1974 (Malari) membuat gerakan protes mahasiswa semakin lemah. Peristiwa itu telah menorehkan sikap saling curiga-mencurigai sekaligus perasaan traumatic. Setelah peristiwa itu, mahasiswa lebih banyak beraktifitas di dalam kampus.

****

Pada dasarnya pers merupakan cerminan dari kehidupan masyarakatnya, termasuk di sini pers mahasiswa.[18] Kehidupan Masyarakat Indonesia pada masa awal Orde Baru berada dalam kondisi peralihan dari keadaan politik yang tegang sisa-sisa Orde Lama. Orde Baru yang sedang membangun konsep untuk keberlanjutan Orde Baru, mendapat dukungan dari pers mahasiswa.

Pers Mahasiswa dalam pengertian sederhana adalah pers mahasiswa yang dikelola oleh mahasiswa. Pers mahasiswa dan pers umum dalam fungsi dan persyaratan yang harus dipenuhinya pada dasarnya tidak berbeda. Syarat dan fungsi yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan pers adalah adanya unsur publisita, universalita dan aktualita, periodisita, sedangkan fungsi utama pers adalah mendidik, menghibur, memberikan informasi dan melakukan kontrol sosial.[19]

Pers Mahasiswa juga memiliki perbedaan arti dengan Pers Kampus. Lokakarya Pola Pendidikan dan Pengembangan Pers Mahasiswa di Malang tahun 1977 memberikan batasan bahwa yang disebut dengan pers kampus adalah pers yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan dikelola oleh civitas academica, dengan demikian pers kampus bisa saja tidak diasuh oleh mahasiswa. Sedangkan yang dimaksud oleh pers mahasiswa adalah seperti disebutkan di atas, pers yang dikelola mahasiswa.[20]

Seperti telah dipaparkan di bagian kondisi politik dan ekonomi Orde Baru, kondisi itu turut berimbas pada kehidupan pers mahasiswa. Gerakan-gerakan protes dalam bentuk aksi demonstrasi juga dilakukan dalam bentuk pers mahasiswa. Artinya, hidup dan matinya gerakan mahasiswa juga seiring dengan hidup matinya pers mahasiswa.

Ini disebabkan pers mahasiswa adalah satu corong atau alat gerakan mahasiswa untuk menyuarakan pendapatnya. Jadi, pembungkaman gerakan mahasiswa oleh Orde Baru juga menyertakan pembungkaman atau pembreidelan pers mahasiswa. Maka, di beberapa periode tertentu pada masa Orde Baru pers mahasiswa mengalami kematian. Periode 1966 ada harian KAMI, Mahasiswa Indonesia, Mimbar Demokrasi dan lain-lain. Periode di awal 1978 dan 1980 pemberhetian terbit dan penyitaan pada surat kabar kampus Universitas Indonesia SALEMBA, KAMPUS (ITB), Gelora Mahasiswa dan hamper seluruh penerbitan pers mahasiswa masa itu.

Isu-isu yang diangkat pers mahasiswa juga dipengaruhi oleh kondisi objektif politik yang melingkupinya. Kondisi yang memungkinkan pers mahasiswa dengan segala keberaniannya mengungkapkan semua realitas kehidupan, termasuk kritik-kritik sosial hanya bisa hidup lancer bila pimpinan kampus atau pimpinan politik Negara berada dalam suatu kondisi politik atau sistem politik yang memungkinkan menyerap aspirasi “rakyatnya”. Bila tidak, maka sanksi akan dijatuhkan pula pada pers mahasiswa.

Awal periode Orde Baru isi pemberitaan pers mahasiswa banyak memaparkan keseluruhan kejelekan sistem politik demokrasi terpimpin dalam seluruh aspeknya. IPMI sebagai organisasi pers mahasiswa juga melibatkan diri dalam politik ini dengan sekaligus menjadi biro penerangan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. IPMI kala itu diakui oleh Departemen Penerangan RI, sejajar dengan organisasi pers lainnya.[21]

Masa awal Orde Baru ini, perdebatan tentang profesionalisme dan amatirisme berkembang di kalangan aktifis pers mahasiswa. Ini menjadi dilemma bagi banyak kalangan aktifis pers mahasiswa. Di satu sisi, profesionalisme menuntut keterlibatan dalam kancah politik dan persaingan bebas dengan pers umum, namun disi lain, masuk ke dalam kancah politik dianggap akan mematikan sikap independen.

Akhirnya pada tahun 1971 pers mahasiswa mengalami kemunduran. Ini disebabkan kebijakan format baru politik Indonesia yang mewajibkan aktifitas kemahasiswaan juga pers mahasiswa hanya di dalam kampus. Tentu saja tidak semua pers mahasiswa itu mati, masih cukup banyak penerbitan-penerbitan mahasiswa terutama yang berada di dalam kampus, tapi tidak lagi besar seperti Harian KAMI.

Setelah peristiwa 15 Januari 1974, setelah beberapa penerbitan-penerbitan pers umum yang besar seperti ABADI, PEDOMAN, INDONESIA RAYA, HARIAN KAMI dibreidel, pers mahasiswa di dalam kampus diberi angina segar untuk hidup. Tetapi pers mahasiswa diharapkan tetap berada sebagai sub-sistem daripada sistem pendidikan tinggi, hal ini berarti bahwa pers mahasiswa berada dalam struktur konsolidasi format baru sistem politik Indonesia. Maka, penerbitan-penerbitan yang lahir dari kebijakan format baru politik ini diberikan kebebasan untuk berkembang. Selain itu, pers mahasiswa masa ini mendapatkan subsidi penerbitan minimal 50% dari ongkos penerbitan. Hal inilah awal mula ketergantungan pers mahasiswa terhadap pimpinan Universitas.

Kemudian di periode 1978, pers mahasiswa kembali bergejolak dengan mengisi kekosongan sementara pers umum yang dibreidel pemerintah seperti Harian KOMPAS, SINAR HARAPAN, MERDEKA, INDONESIAN TIMES, SINAR PAGI, PELITA dan beberapa surat kabar lainnya. Masa ini pers mahasiswa mengeluarkan pemberitaan yang keras. Oplah surat kabar mencapai puncak-puncaknya, menjadi puluhan ribu, dan dibaca oleh banyak orang.[22] Akan tetapi, nasib pers mahasiswa ini juga mengalami nasib serupa dengan pers umum. Baru pertama kali dalam sejarah pers mahasiswa Indonesia, hamper seluruh pers mahasiswa mati atau diberhentikan terbit oleh Pemerintah secara serentak untuk sementara waktu dan akhirnya setelah lebih enam bulan diperbolehkan terbit kembali.

Pada masa 1978 itu, juga diberlakukan pembekuan organisasi Dewan Mahasiswa (DEMA) oleh Pangkopkamtib sejak 21 Januari. Hal ini melumpuhkan organisasi mahasiswa tingkat Universitas, institute dan akademi, sekaligus jaringan mahasiswa tingkat nasional. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan NKK/BKK yang sangat ampuh dalam mendepolitisasi gerakan mahasiswa. Peraturan ini meletakkan organisasi langsung di bawah control pimpinan Perguruan Tinggi.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, berusaha untuk menggiatkan kerja-sama antar senat-senat fakultas sejenis dan organisasi sejenis yang dikenalkan oleh Dirjen Dikti Prof. Dr. D.A. Tisna Amidjaja dengan istilah Ikatan Senat Mahasiswa Sejenis (ISMS). Pelaksanaan kegiatan ISMS ini mendapat sokongan penuh dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus diawasi gerak-geriknya untuk dijauhkan dari masalah-masalah politik.[23]

Sejak saat itulah gerakan mahasiswa dijinakkan oleh NKK/BKK. Perlawanan selanjutnya banyak bergulir pada persoalan-persoalan di dalam kampus semata. Mulai periode ini, gerakan mahasiswa dan pers mahasiswa terus berusaha untuk mengkritik kebijakan NKK/BKK.

Catatan Kaki:

[1] Edy Budiarso, Menentang Tirani, Aksi Mahasiswa ‘77/78, Grasindo. Jakarta 2000. hlm. 2-3

[2] Ibid

[3] Dhaniel Dhakidae. Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2003. hlm. 226.

[4] Edy Budiarso, op. cit. hlm. 33-34

[5] Thee Kian Wie (editor). Pelaku Berkisah, Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an, PT. Kompas Gramedia Utama, Jakarta. Hlm. 106-107

[6] Ibid. hlm 110

[7] M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Serambi. Jakarta 1 Mei 2008. hlm.594

[8] Menentang Tirani, Aksi Mahasiswa ’77/’78. Edy Budiarso. Grasindo. Jakarta 2000. hlm 18-19

[9] Thee Kian Wie,. Op. cit. Hlm 108-109

[10] M.C. Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Srambi, Jakarta. hlm 558

[11] Strategi Politik Nasional (Jakarta, CSIS. 1974). Hlm 22

[12] ibid

[13] Dhaniel Dhakidae. Partisipasi Partai Politik Indonesia pada Awal Orde Baru, Jakarta, Grafiti. 1972. hlm. 106

[14] Dhaniel Dhakidae. Pemilihan Umum di Indonesia Saksi Pasang Naik dan Surutnya partai Politik (Jakarta. LP3ES, 1986) hlm. 189

[15] Koran Mahasiswa Indonesia, Juli 1967

[16] Heru Cahyono, Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa Malari 1974 (Jakarta, Sinar Harapn Press), hlm 144

[17] Ibid

[18] . Amir Effendi Siregar. Pers Mahasiswa Indonesia, Patah Tumbuh Hilang Berganti (PT Karya UniPress. Jakarta 1983). Hlm.2

[19]Ibid

[20] Ibid Hlm 35. Perdebatan tentang perbedaan pers kampus ini melibatkan Departemen P & K melalui Dirjen Pendidikan Tinggi dalam sambutannya pada Pendidikan Pers di ITB pada awal tahun 1980, menyebutkan pers yang dikelola oleh mahasiswa dan diterbitkan dari dalam kampus aadalah Pers Kampus. Perdebatan ini lebih bersifat politis daripada ilmiah.

[21] Nugroho Notosusanto, Riwayat Singkat Pers Mahasiswa Indonesia, Buku Kongres Ke 2 IPMI, IPMI cabang Yogyakarta, 1969. hlm 25

[22] Majalan PRISMA no 10, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial baca: Penerbitan Kampus: Cagar Alam Kebebasan Pers, (LP3ES) Jakarta, hlm. 73

[23] Edy Budiyarso, op. cit. hlm 244